Butuh Campur Tangan Tuhan di Pilkada NTB

Data yang dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) di situs resmi KPUD NTB (2/3/13) cukup mengusik nalar kami terkait pertarungan politik di provinsi yang terdiri dari 2 pulau besar dan multi etnis ini.

Berikut daftarnya: 1. KOTA MATARAM = 290.126, 2. KAB. LOMBOK BARAT = 452.884, 3. KAB. LOMBOK UTARA = 155.416, 4. KAB. LOMBOK TENGAH = 693.994, 5. KAB. LOMBOK TIMUR = 868.492, 6. KAB. SUMBAWA BARAT = 88.075, 7. KAB. SUMBAWA = 325.190, 8. KAB. DOMPU = 148.375, 9. KAB. BIMA = 328.310, 10. KOTA BIMA = 101.766. Total = 3.452.628. Kalau dipersempit lagi dengan membandingkan antara jumlah DPS di pulau Lombok dan DPS di pulau Sumbawa: Lombok = 2.460.912, Sumbawa = 991.716.

Andai perebutan posisi NTB 1 diadu berdasarkan jumlah pemilih antar kedua pulau, maka dapat dipastikan bahwa calon yang dijagokan oleh mayoritas pemilih pulau Lombok akan menang mutlak, cukup satu putaran saja.

Sehingga tidak heran alias wajar-wajar saja kalau isu atau ‘angin surga’ tentang rencana pembentukan provinsi pulau Sumbawa akan terwujud sangat gencar digulirkan dan dihembuskan jelang pilkada NTB mendatang. Padahal rencana PPS telah ada sejak tahun 2000 lalu. Tapi selalu akan mencuat setiap jelang pilkada NTB. Tidak hanya pilkada kali ini saja, tapi pilkada yang lalu pun demikian adanya.

Yang ingin kami sampaikan bahwa kalau kita selalu berkutat dan perpatokan pada setiap pemilihan pemimpin daerah kita (NTB) dengan sentimen kedaerahan dan ras, bukannya berpatokan dengan sosok pemimpin yang ideal dan pantas memimpin NTB menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Maka kita akan cenderung tidak akan mengedepankan etika (fatsoen), tapi hanya mengedepankan kepentingan, serta menggunakan falsafah “Untuk Mencapai Tujuan Menghalalkan Segala Cara”. Sehingga dapat dipastikan pertarungan untuk memperebutkan kursi NTB 1 akan ‘berdarah-darah’. Dan sampai kapan pun kita akan berkutat dan terjebak dalam pola yang sama, selama sistem pemilihan kepala daerah berdasarkan one man-one vote alias pemilihan langsung. Padahal kekuasaan bukanlah tujuan akhir perjuangan politik, tapi lebih difungsikan sebagai sarana guna memfasilitasi tumbuhnya politik yang mensejahterakan rakyat sebagai pemilik absah mandat berbangsa dan bernegara.

Rakyat harus menyadari, bahwa kedudukan konstitusionalnya hanya dibutuhkan sekali dalam 5 tahun yang diperebutkan. Demi itu, bahkan ada pihak yang melegalkan segala cara, sekalipun secara konstitusional tertuang dalam UUD 45 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Sehingga realita berkata lain, Kita hanya diperlakukan bak raja sehari hanya saat-saat Pemilu dan Pilkada tiba, selanjutnya kita hanya jadi objek Politik.

Mari bahu membahu mengajak semua orang yang oleh karena kekecewaan dan sebab lain memilih “GOLPUT”, sekalipun itu hak konstitusional yang dilindungi undang-undang. Karena akan lebih bijak jika kita ikut ambil bagian dalam proses bernegara dalam menentukan pemimpin kita. Mengingat akan masih menjamurnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan suara apatis itu, sekalipun semisal diantara menu tampilan yang akan dipilih menurut kita tidak ada yang baik. Paling tidak, mari pertajam kemampuan kita untuk meneliti yang sedikit dosa atau kesalahannya, janji-janji palsunya, iming-iming, dan lain-lain.

Bebaskan diri kita dari pengaruh politik uang, politisasi suku, ras, agama, tekanan jabatan, pesanan sponsor, dan lain-lain. Yang dapat mengakibatkan hilangnya nalar dan nurani kita dalam ikut serta berpihak pada realistis dan kebenaran demi kemajuan NTB.

Dengan carut marut politik saat ini, pantaslah kita memohon campur tangan tuhan dalam urusan memilih pemimpin daerah kita untuk 5 tahun mendatang, menuju jalan perubahan untuk kehidupan yang lebih baik. Sebab rencana Tuhan itu selalu baik, dan selalu untuk kebaikan manusia. Dan segala rencana dan campur tangan Tuhan selalu baik dan indah pada waktunya. Wallahu A’lam. [*]

About The Author

Trending di KOBARKSB.com