Taliwang, KOBAR – Pendapatan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejak tahun 2005-2013 sudah tembus angka Rp. 3,8 triliun, jika pendapatan tahun 2014 juga tertuang, maka angka bisa kisaran pada Rp. 4,6 triliun.
Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Sri Ayu Idayani SE pada selasa 23/9 kemarin mengatakan, pendapatan itu diterima dari berbagai sektor penerimaan daerah, termasuk penerimaan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dirinci oleh Ayu sapaan akrabnya, pada tahun 2005 pendapatan pada kisaran Rp. 108 miliar lebih, sementara untuk tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 226 miliar lebih, lalu tahun 2007 sebesar Rp. 299 miiar lebih. Tahun 2008 juga terjadi peningkatan menjadi Rp. 375 miliar lebih.
Pada tahun 2009 pendapatan sebesar Rp. 436 miliar, peningkatan kembali dirasakan pada tahun 2010 mencapai Rp. 447 miliar lebih. Untuk tahun 2011 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 697 lebih, lalu untuk tahun 2012 terjadi penurunan menjadi Rp. 605 miliar lebih dan tahun 2013 sebesar Rp. 623 miliar lebih, sementara tahun 2014 akan dikalkulasi pada akhir tahun.
Disampaikan Ayu, ada 3 sektor yang menjadi pendapatan daerah yaitu, 1. pendapatan asli daerah berupa, pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sektor ke-2 adalah, dana perimbangan yang terdiri dari, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK, kemudian sektor ke-3 adalah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan meliputi, pendapatan hibah, dana darurat, transfer pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, serta pendapatan kontribusi.
Disinggung soal tahun 2004, Ayu mengingatkan bahwa pada saat itu masih dalam proses transisi pemerintahan, sehingga tidak ada pendapatan daerah, karena anggaran yang dimiliki untuk pelaksanaan pemerintahan masih dalam suporting dari pemerintah kabupaten induk. “Kalau tidak salah kisaran Rp. 20 miliar saat itu,” lanjut Ayu. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 53
Taliwang, KOBAR - Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan appraisal (penilaian ulang) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Upaya tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) KSB Ir Amin Sudiono mengatakan, nilai NJOP sudah tidak… - 52
Taliwang, KOBAR - Langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan memberikan denda maksimal terhadap para pekerja asing yang terlambat melakukan pengurusan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) mendapat dukungan dari Fraksi Partai Amanan Nasional (F-PAN). F-PAN juga mengaku akan melakukan pengawasan terhadap mekanisme penarikan SKTT, sehingga tenaga kerja asing tidak… - 51
Taliwang, KOBAR - Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mendorong percepatan realisasi pembayaran deviden kepemilikan saham pemerintah di PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB). Sebagaimana diketahui, dalam 3 tahun terakhir perusahaan patungan pemerintah tiga daerah (NTB, KSB dan KS) untuk pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) tak kunjung menyetor… - 51
Taliwang, KOBAR - Ada sejumlah program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di kecamatan Poto Tano dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 mendatang, bahkan Bappeda sudah diminta untuk melakukan kajiannya. Bupati KSB, Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM mengakui jika ada beberapa program yag… - 50
Taliwang - Bupati Sumbawa Barat (KSB), Zulkifli Muhadli, pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2013 di Hotel Grand Royal Taliwang, dengan tegas mengingatkan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan), agar aktifitas perdagangan sayur mayur dari luar daerah segera ditanggulangi, karena… - 49
Taliwang, KOBAR - Pendistribusian pupuk bersubsidi terindikasi ada “kebocoran” atau ada upaya sengaja mengalihkan penggunaan untuk kawasan lain, bahkan lebih parah didroping di kabupaten lain, karena dijanjikan harga lebih tinggi, sehingga petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dirugikan. “Kami akan membantu pemerintah untuk berupaya mendapatkan tambahan pupuk bersubsidi, namun sebelum hal…
Komentar