Taliwang, KOBAR – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah melakukan validasi data perangkat ekonomi desa. Kegiatan tersebut dalam rangka mempersiapkan seluruh desa jelang pengimplementasian Undang Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014.
“Sepekan ini kita sudah jalan melakukan validasi data perangkat ekonomi yang dimiliki setiap desa,” jelas Kabid Perekonomian dan Teknologi Tepat Guna BPMPD KSB Slamet Riyadi, SPi MSi kepada wartawan ini kemarin.
Dalam kegiatan validasi tersebut ada tiga perangkat ekonomi desa yang dilakukan pemeriksaan diantaranya Lembaga Pengelola Keuangan Desa (LPKD), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Validasi tersebut terutama dalam hal kelembagaan masing-masing desa. “Validasi data ini kelembagaannya yang kita lihat,” timpal Meta sapaan akrabnya.
Masih pengakuan Meta, secara umum keseluruhan desa telah memiliki ketiga perangkat ekonominya tersebut. Namun hal tersebut hanya dalam kelembagaan, sementara implementasi pelaksanaan kegiatannya masih ada yang belum berjalan maksimal bahkan tanpa kegiatan.
Salah satu misalnya perangkat ekonomi BUMDes. Berdasarkan catatan BPMPD sementara ini hanya beberapa desa saja yang BUMDes-nya menjalankan kegiatannya. Seperti misalnya di desa Kertasari, Batu Putih, Sermong dan Seloto di kecamatan Taliwang, desa Benete kecamatan Maluk dan desa Mataiyang di kecamatan Brang Ene. “Baru beberapa saja yang aktif. Sisanya baru kelembagaan saja sifatnya sementara kegiatannya belum kelihatan,” paparnya.
Penyebab utama banyaknya desa yang belum bisa mengaktifkan BUMDes-nya hingga berhasil dan mandiri dikarenakan persoalan permodalan. Sepengetahuan Slamet, kegiatan penguatan ekonomi desa khusunya kelembagaan BUMDes belum sampai pada pemberian bantuan permodalan. “Jadi intinya kendala modal kenapa desa sangat kesulitan menghidupkan BUMDes-nya,” cetusnya.
Mengenai upaya untuk menggeliatkan BUMDes tersebut, jelang implemetasi UU Desa terbaru, Pemda KSB akan segera menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). Dalam Perbup tersebut nantinya, Pemda KSB akan mengatur seluruh tata kerja dan kelola kelembagaan BUMDes dengan mengacu pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMdes, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan PP Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa. “Tiga regulasi itu yang akan kita jadikan acuan. Dan mudah-mudahan dapat selesai segera,” timpalnya seraya mengungkapkan, jika pembentukan regulasi BUMDes tingkat daerah itu terhitung terlambat.
“Kalau ikut Permendagri 39 sebenarnya kita (daerah) sudah terlambat membuat Perbup-nya, karena harusnya minimal 2 tahun daerah sudah punya perangkat aturannya. Tapi itu tidak jadi masalah, karena kita akan mengupayakan segera agar Perbup soal BUMDes itu bisa segera ada,” sambung Meta.
Selain mendata perangkat ekonomi desa, dalam kegiatan validasi tersebut BPMPD juga menyasar pendataan rumah tidak layak huni dan fasilitas Posyandu di tiap desa. “Kita juga lihat rumah tidak layak huni dan Psoyandu. Dan sejauh ini kegiatan sudah hampir rampung tinggal menyisakan beberapa desa yang sulit kita jangkau (terpencil, red). Seperti misalnya desa Talonang, Mantar dan Rarak Ronges,” imbuhnya. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 39
Taliwang, KOBAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam waktu dekat akan mulai melaksanakan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT). Basis data yang berisikan data penduduk miskin tersebut nantinya akan dijadikan sumber data oleh pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai program kemiskinannya. Kepala BPS KSB, Ir. Muhadi, mengatakan, sesuai jadwal… - 38
Taliwang, KOBAR - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) selaku leading sektor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) telah menggelar workshop dengan melibatkan para pelaku program dengan agenda penting penataan kelembagaan desa. Kegiatan itu juga untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil revisi terhadap Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM itu… - 36
Taliwang, KOBAR - Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang akan mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), karena dianggap sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan, termasuk sebagai respon atas Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Ketua komisi II DPRD… - 34
Taliwang, KOBAR - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sangat serius untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada publik. Langkah yang dilakukan bukan hanya akan mengusulkan adanya bagian yang mengurus tentang kehumasan, tetapi juga akan menggelar jum’at pers pada setiap bulannya. Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST, MM di hadapan sejumlah wartawan menegaskan, pertemuan… - 34
Taliwang, KOBAR - Sebanyak 18 Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dilaporkan telah siap untuk menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak, Besok, Minggu, (7/10). 18 jabatan Kepala Desa tersebut akan diperebutkan oleh 56 orang Calon Kepala Desa. Pemerintah KSB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD), menyatakan telah mempersiapkan… - 33
Taliwang, KOBAR - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) telah merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) yang akan mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan Desa, bahkan draf tersebut sudah pada proses di bagian Hukum untuk pengesahannya. Kabid Pemerintah Desa (Pemdes), Abdul Muis S.Sos, MSi yang ditemui dalam ruang kerjanya selasa 26/8 kemarin…
