Intervensi Anggaran Untuk Pertanian Harus Terarah

Taliwang, KOBAR – Berbagai bantuan telah dikucurkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk mengembangkan dunia pertanian, baik dalam bentuk subsidi, ketersediaan bibit, pembukaan lahan baru, termasuk dalam bentuk bantuan peralatan seperti hand traktor, namun itikad baik pemerintah itu tidak sesuai peruntukannya, bahkan ada yang tidak terarah.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Agusfian SE kepada media ini menegaskan, saat ini tidak perlu dicari siapa yang harus bertanggung jawab dengan persoalan itu, tetapi lebih pada memikirkan atau menyamakan persepsi bentuk program mendatang, sehingga apa yang diberikan kepada masyarakat petani benar-benar dibutuhkan dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi hasil pertaniannya.

Diingatkan Agung sapaan akrab politisi asal kecamatan Brang Rea itu, bantuan yang diberikan petani bukan hanya berupa fisik barang, tetapi dengan mempersiapkan sarana pendukung peningkatan produksi juga bagian dari bantuan yang ditunggu oleh masyarakat, bahkan model bantuan seperti itu tidak mungkin salah arah atau disalah gunakan.

Masih keterangan Agung, selama ini selalu terpikir bahwa bantuan yang dibutuhkan petani seputar hand traktor semata, padahal memberikan kepastian stok pupuk, ketersediaan bibit, saluran irigasi yang mendukung, harga jual hasil produksi yang stabil juga dibutuhkan masyarakat. “Sebelum melaksanakan program, pemerintah harus melakukan evaluasi terlebih dahulu, bukan memaksakan pelaksanaan program,” tegas Agung.

Dijelaskan Agung, peran pemerintah eksekutif maupun legislatif dalam mengintervensi anggaran untuk pertanian tidak sulit, karena anggota dewan bisa mendengarkan langsung harapan petani saat melakukan reses, sementara eksekutif juga bisa mendapatkan laporan dari tenaga lapangan, maka akan tersingkronisasi programnya. Setelah ada singkronisasi baru dilakukan estimasi kebutuhan anggaran.

“Hasil analisa sementara yang dilakukan, intervensi anggaran untuk pertanian belum maksimal, jadi diharapkan kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif untuk memasukan program pertanian menjadi perioritas, apalagi daerah kita termasuk kawasan yang selalu merasakan dampak kekeringan, tinggal ada kajian bersama apa program yang harus dikerjakan,” beber Agung.

Diharapkan kedepan juga terbentuk tim pertanian yang kuat, sehingga persoalan klise yang sering muncul setiap tahun tidak perlu lagi kita dengar, seperti kelangkaan pupuk, harga pupuk yang melonjak, termasuk tidak ada kepastian harga jual hasil produksi petani. Tim itu juga yang akan mengawal pasca pelaksanaan program.

Agung mengakui jika dari beberapa laporan yang ada bahwa Bumi Pariri Lema Bariri termasuk daerah yang selalu surplus produksi pangan, termasuk padi itu sendiri, tetapi belum mampu menjadi daerah penghasil, karena memang ukuran surplus itu sendiri diukur dari berapa banyak kebutuhan daerah itu sendiri. “Kita memang surplus, tetapi bukan sebagai daerah penghasil yang melimpah,” timpal Agung. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com