Taliwang, KOBAR – Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (MP.TPTGR) Keuangan Dan Barang Daerah menurut rencana akan mulai menggelar persidangan pada hari kamis 1/10 (hari ini, red).
Jika mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sidang perdana itu akan menghadirkan 5 tertuntut, namun tidak ada penjelasan detail siapa saja yang dimaksud, bahkan tidak terekspos waktu pelaksanaannya, serta akan menggunakan ruangan mana.
Ketua MP-TPTGR, Dr Ir W Musyafirin MM yang dikonfirmasi menegaskan, majelis harus bekerja cepat dalam menuntaskan seluruh kasus kerugian daerah, agar kasus yang ada itu bisa di vonis untuk yang menjadi kesimpulan. “Kasus yang ada saat ini tidak sedikit, jadi kami gerak cepat,” tegas Pirin sapaan akrabnya.
Disampaikan juga Sekda KSB ini, kasus TPTGR yang akan ditangani berjumlah 137 kasus kerugian daerah yang bernilai Rp. 3,97 miliyar rupiah terhitung tahun 2006 sampai semester pertama tahun 2014, dengan rincian, 8 kasus tuntutan terhadap bendaharawan senilai Rp.852.183.201, 33 kasus tuntutan ganti rugi terhadap pegawai senilai Rp. 571.477.422,95 dan 97 kasus tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga senilai Rp. 2.545.590.776,72.
“Kasus yang melibatkan pihak ketiga bukan sekedar cukup besar nilainya, tetapi juga menghambat laju pembangunan di Bumi Pariri Lema Bariri. Hal ini perlu mendapat penanganan serius dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga yang terdaftar kasus pada TPTGR,” tandas Pirin.
Masih keterangan Pirin, kasus TPTGR ini sungguh menjadi benalu yang sangat-sangat merugikan daerah, termasuk yang menjegal pemerintah KSB untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apalagi sejak KSB mulai diperiksa laporan keuangnnya di tahun 2006 sampai dengan sekarang ini, kasus kerugian daerah baik dari bendahara, pegawai bukan bendahara maupun pihak ketiga selalu menjadi temuan yang signifikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pihak BPK, bahkan setiap tahun jumlahnya tidak berkurang.
Disampaikan juga tugas utama TPTGR adalah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada bupati pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang daerah dan semoga KSB kedepan terbebas dari segala bentuk penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, semakin transparan, akuntabel dan pada akhirnya mendapatkan predikat WTP. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 54
Taliwang, KOBAR - Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (MP.TPTGR) Keuangan Dan Barang Daerah sudah mulai melaksanakan persidangan dengan rencana menghadirkan 3 orang sebagai tertuntut, namun persidangan yang digelar Jum’at kemarin pada ruang rapat setda hanya dihadiri oleh 2 orang tertuntut. Sidang perdana itu sendiri disaksikan langsung Bupati Kabupaten… - 49
Taliwang, KOBAR - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat melaporkan, bahwa masih banyak warga Sumbawa Barat yang lahannya masih belum memiliki sertifikat. Hingga saat ini, baru sekitar 33.000 bidang lahan saja yang sudah disertifikatkan. Itupun setelah Badan Pertanahan Negara (BPN) meluncurkan Proyek Nasional Agraria (PRONA) dalam beberapa tahun terakhir ini. "Benar,… - 46
Taliwang, KOBARKSB.com - Bupati Sumbawa Barat, H W Musyafirin, menjamin proses seleksi jabatan lowong pejabat pratama yang saat ini tengah berlangsung tidak dipolitisasi. "Saya jamin itu sebab jabatan karir dalam struktur birokrasi pemerintahan sudah diatur dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Jadi, semua ada tahapan dan mekanisme yang mengatur, melalui tim… - 45
Taliwang, KOBAR - Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM rutin menggelar rapat koordinasi pada tiap minggunya. Rapat koordinasi tersebut berisi evaluasi, rencana aksi dan terobosan yang out of the box, hingga memunculkan keunggulan-keunggulan daerah. Selain membahas program yang akan dilaksanakan… - 44
Taliwang, KOBAR - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sangat serius untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada publik. Langkah yang dilakukan bukan hanya akan mengusulkan adanya bagian yang mengurus tentang kehumasan, tetapi juga akan menggelar jum’at pers pada setiap bulannya. Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST, MM di hadapan sejumlah wartawan menegaskan, pertemuan… - 44
Taliwang, KOBAR - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM menyambut baik sikap PT Nusa Tenggara Partnership BV (NTPBV), pemegang saham mayoritas PTNNT yang meminta penghentian dan penarikan tuntutan arbitrase yang diajukan ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), yang berkaitan dengan pembatasan ekspor dan…
Komentar