BPP SPAM Pastikan, Tarif PDAM KSB Terendah

Taliwang, KOBAR – Tarif pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumbawa Barat (PDAM KSB) masih terbilang rendah, khususnya dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu rata-rata Rp 2.041,4/m3. Hal ini berimbas pada pendapatan PDAM yang masih jauh dari pemulihan biaya secara penuh (Full Cost Recovery).

Berdasarkan Permendagri No 23 Tahun 2006, Pasal 2, bahwa penetapan tarif didasarkan pada prinsip keterjangkauan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas, serta perlindungan air baku. Hanya saja hal itu belum terlaksana dengan baik, karena PDAM KSB masih terbilang baru terbentuk serta ruang gerak pelayanannya belum bisa maksimal.

Atas berbagai kondisi ini, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) dari Kementerian Pekerjaan Umum RI mengadakan Workshop Pendamping Penerapan Tarif Full Cost Recovery PDAM. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kunjungan BPP SPAM ke semua PDAM di Indonesia, khususnya yang dalam kondisi “kurang sehat”.

Workshop ini dihadiri oleh pihak dari 8 kecamatan se-KSB, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU, Bappeda, Staf Ahli, dan  pihak PDAM.

Direktur PDAM, Bambang, ST menyebutkan, keberadaan PDAM memang tergolong baru, namun hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan BPP SPAM telah terjalin lama secara kontinyu, sehingga berharap kepada semua pihak untuk memberikan kontribusi terbaik, termasuk kepada para konsumen untuk memahami kondisi PDAM KSB saat ini.

Sementara Sekda, Dr Ir W Musyafirin MM pada kesempatan itu menjelaskan bahwa setiap kecamatan harus memahami tarif dasar pembayaran PDAM. Dana APBD melalui DPPKD juga bisa memberikan penyertaan modal kepada PDAM berdasarkan keadaan keuangan BUMD tersebut. Pendeknya, daerah bisa memberikan subsidi PDAM.
Rizki Aditya, salah satu anggota Tim BPP SPAM, memaparkan kondisi PDAM Sumbawa Barat dan pentingnya pelayanan PDAM ke masyarakat. Menurutnya, Bagian Perda dari BPP SPAM mengatakan bahwa dari 350 PDAM di Indonesia, setengahnya dalam kondisi tidak sehat. Dalam urutan prioritas kebutuhan, air menjadi yang pertama setelah pulsa dan listrik. Namun, saat pembayaran yang menjadi prioritas  adalah pulsa dan listrik. Dia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan audit kinerja BPKP Tahun 2013, indikator kinerja PDAM Sumbawa Barat dilihat dari aspek keuangan 0,92; aspek operasional 0,50; aspek pelayanan 0,93; dan aspek SDM 0,48. Total nilai kinerja 2,83, yang menyebabkan PDAM dinilai kurang sehat, terutama dalam hal penentuan jumlah tarif yang rendah. BPP SPAM juga menemukan fakta bahwa masyarakat yang belum terlayani oleh PDAM harus mengonsumsi air dengan biaya mahal.

Untuk mengimbangi tarif yang akan naik, pelayanan pun harus maksimal. PDAM harus memastikan agar masyarakat tidak mampu juga bisa mendapat pelayanan dari PDAM, terutama mereka yang hidup di daerah rawan air. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com