Penertiban Paksa TNBBN Diundur

Taliwang, KOBAR – Penertiban paksa terhadap Tanah Negara Blok Batu Nampar (TNBBN) yang berada di Desa Talonang Baru kecamatan Sekongkang diundur, lantaran ada beberapa proses tekhnis yang sedang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Rencana awalnya atau sesuai rapat dengan menghadirkan berbagai pihak, pemerintah KSB membentuk tim yang diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan ada persoalan itu, termasuk tim akan membuat surat edaran yang ditujukan kepada Camat Sekongkang sebagai pemilik wilayah untuk menyampaikan kepada masyarakat agar mengosongkan lahan paling lambat Minggu ke-2 Bulan Oktober 2014.

Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan, maka pada minggu ke-3 dibulan itu akan dilakukan eksekusi lahan secara paksa dan pada Minggu ke-4 di bulan Oktober dan seterusnya akan dilakukan penanganan terhadap ekses yang ditimbulkan dari eksekusi lahan tersebut.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), H Abdul Hamid SPd, MPd yang ditemui sejumlah wartawan dalam ruang kerjanya mengakui jika jadwal yang ditetapkan itu molor, karena ada beberapa hal tekhnis yang sedang diproses saat ini. “Kerja tim diundur beberapa saat setelah proses tekhnis rampung,” ucap H Hamid.

Pada kesempatan itu H Hamid membantah jika mundurnya jadwal bukan lantaran adanya sikap keras masyarakat untuk melakukan perlawanan dengan rencana eksekusi tersebut, namun lebih pada masalah tekhnis. “Kami tetap akan melakukan eksekusi, jika saat tim turun masih menemukan masyarakat mengusai lahan atau tidak mau keluar dari tanah milik negara tersebut,” lanjut H Hamid.

H Hamid juga mengaku bahwa sampai menunggu proses tekhnis pemerintah rampung, telah terbentuk tim awal yang akan bertemu langsung dengan komponen masyarakat di lokasi yang menjadi objek sengketa. Pertemuan itu sebagai langkah persuasif pemerintah sebelum mengambil keputusan atau melaksanakan apa yang menjadi penetapan dalam pertemuan tersebut. “Saya akan ikut dalam tim awal nanti dan harus bertemu dengan komponen masyarakat yang mengusai lahan tersebut,” terang H Hamid.

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, Tim penertiban terdiri dari dari berbagai unsur, yaitu Kadis Sosnakertrans, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Staf Ahli Pemerintahan, Perwira Penghubung Kodim Sumbawa Besar, Badan Pertanahan Nasional, Satuan Pol PP, Camat Sekongkang, Danramil Sekongkang, Kapolsek Sekongkang, Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Talonang Baru.

Sebagai informasi, pertemuan yang pernah dilaksanakan di ruang rapat sekda telah menghasilkan 3 kesimpulan, 1. Bahwa tanah yang berlokasi di Tongo II SP 3 (TNBBN) merupakan tanah negara yang sudah diserahkan oleh Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sebagai lahan pencadangan daerah transmigrasi. 2. Dokumen-dokumen yang menyebutkan bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan Kemenakertrans adalah legal dan sah sehingga tanah tersebut dalam status tanah negara, dan 3. Berdasarkan poin 1 dan 2, maka tidak dibutuhkan langkah-langkah kompromi kepada pihak yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com