Table of Contents+
Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukan kunjungan lapangan setelah mendapat laporan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra. Gaya blusukan yang dilakukan komisi II seperti melakukan uji publik atas laporan yang diterima, karena di lokasi selalu berdialog dengan masyarakat dan tenaga tekhnis. **
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 59
Taliwang, KOBAR - Keseriusan kerja yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang tergabung dalam komisi II patut diberikan apresiasi. Buktinya, seminggu kemarin intens menggelar pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra, kini dilanjutkan dengan melakukan blusukan di sejumlah titik pekerjaan pembangunan yang dilaporkan saat rapat kerja.… - 55
Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah untuk konsisten dalam menerapkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk dalam penyusunan anggaran di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD, agar apa yang menjadi program bukan dalam konteks terpaksa, tetapi lebih pada kebutuhan. ** - 52
Sejak 2003 hingga 2018 ini, ada sekitar puluhan produk hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KSB. Sebagian berjalan, namun tak sedikit pula yang mandul. Bahkan sebagian Perda itu didalam penegakannya terkesan tebang pilih. Kondisi itu mengundang keprihatinan… - 46
Sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mengajukan kredit pinjaman melalui Bank NTB dengan jaminan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai anggota DPRD KSB. Pinjaman tertinggi mencapai Rp. 300 juta yang telah dicairkan.** - 46
25 orang anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) periode 2014-2019 telah diambil sumpah. Besar harapan masyarakat bisa menjadi wakil rakyat yang aspiratif untuk kemajuan Bumi Pariri Lema Bariri, bukan lagi wakil dari konstituen atau kelompok masing-masing. ** - 44
Bantuan keuangan dari pemerintah kepada Partai Politik (Parpol) harus dilaporkan secara transparan. Soalnya, meski pencairannya rutin dilakukan setiap tahun, dana yang diberikan harus tetap dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, mengingat uang yang diberikan adalah uang negara. Pengunaannya pun tentu harus sesuai dengan amanat Undang-undang, yakni untuk pendidikan politik di masyarakat. Jika penggunaannya…
Komentar