Taliwang, KOBAR – Sesuai temuan yang disampaikan Inspektorat Provinsi (Itprov), bahwa 90 persen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan program setiap tahunnya.
Kesalahan itu tidak akan terjadi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015, karena seluruh pimpinan SKPD telah diminta untuk segera mengajukan Renstra. Jika tidak diserahkan, maka akan terjadi penolakan terhadap program yang diusulkan untuk dianggarkan dalam APBD mendatang.
Kabid Ekonomi pada Bappeda KSB, Mars Anugeriansyah S.Hut, MSi yang ditemui wartawan ini dalam ruang kerjanya senin 20/10 mengatakan, renstra yang dibutuhkan dari masing-masing SKPD dalam bentuk review atau kilas balik dari program yang pernah dilakukan, termasuk apa yang menjadi tatanan untuk dilaksanakan nantinya, sehingga program yang diusulkan sinkron.
Restra yang wajib disampaikan SKPD mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015, karena dalam RPJMD telah tertuang secara tekhnis apa yang menjadi capaian pemerintah melalui SKPD. “Wajib SKPD menyampaikan renstra sebelum pembahasan SKPD, jika tidak ada maka besar kemungkinan program yang diusulkan nanti bakal ditolak dalam penganggarannya,” lanjut Mars sapaannya.
Masih keterangan Mars, renstra dari SKPD itu menjadi acuan dalam mengajukan program setiap tahunnya, sehingga tidak kita dengar lagi ada program dadakan yang disampaikan SKPD, apalagi program itu sendiri tidak sesuai dengan renstra. “Program yang akan dilaksanakan SKPD lebih fokus dan tidak terus membias, sehingga bukan sekedar out put yang akan didapat, namun sudah sampai pada out come atau dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya,” terang Mars.
Renstra yang dimiliki SKPD bukan hanya menjadi acuan dinas, tetapi juga acuan DPRD KSB dalam menyampaikan program saat melakukan reses, jadi anggota dewan bisa mengusulkan program kepada SKPD mitra sesuai dengan renstra. “Tidak boleh ada program yang disampaikan Dewan keluar dari renstra, meskipun apa yang diusulkan itu aspirasi atau permintaan masyarakat saat dilakukan reses,” timpal Mars.
Jika pengajuan dan pelaksanaan program tidak tergambar dalam renstra, maka tidak salah jika dewan menilai bahwa program yang dilaksanakan pemerintah KSB masih jauh mencapai RPJMD. “Pokoknya SKPD wajib menyampaikan renstra, jika ingin program yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang teranggarkan, karena ada kemungkinan akan ditolak bagi SKPD yang tidak memiliki renstra,” ungkapnya. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 42
Taliwang, KOBAR - Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib memiliki acuan dalam pelaksanaan program kerja yang akan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Sampai saat ini belum semua SKPD di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memiliki renstra, sehingga pada tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 mendatang akan disiapkan anggaran untuk… - 37
Taliwang, KOBAR - Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendukung rencana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk menuntaskan krisis jaringan selular, semoga itu menjadi rencana serius bukan hanya sekedar sesumbar. Ketua komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST kepada media ini rabu 8/10 kemarin menegaskan, Dishubkominfo harus memiliki rencana… - 37
Taliwang, KOBAR - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan telah menggelar rapat persiapan untuk peluncuran buku tentang potret Sosial Budaya dan Pemerintahan Bumi Pariri Lema Bariri. Buku tersebut nantinya akan menjadi referensi semua pihak untuk mengukur tingkat keberhasilan KSB selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak 2011… - 36
Taliwang, KOBAR - Hasil pembongkaran tugu syukur sudah dibersihkan, terutama pecahan batu granit yang dipergunakan sebagai pelataran, meskipun pembersihan itu tidak maksimal, karena masih ada puing-puingnya. Pembersihan itu sendiri dilakukan secara swadaya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi belum ada tanda akan dimulai pekerjaannya sesuai dengan konsep awal, dimana di… - 34
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum mengeluarkan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang kepada PT. Darwin Nusa Indonesia yang hendak membangun smelter mangan di wilayah Jelengah kecamatan Jereweh. Kepala Bappeda KSB, Dr Ir H Amry Rakhman MSi yang ditemui dalam ruang kerjanya mengatakan, belum diberikan ijin ruang itu bukan pemerintah… - 34
Taliwang, KOBAR - Rencana penghapusan dana aspirasi dewan yang didengungkan pemerintahan baru kabupaten Sumbawa Barat telah menimbulkan persepsi beragam dari sejumlah kalangan. Rencana itu bahkan menjadi “Bola Liar”, terlebih lembaga legislatif itu ditengarai belum mampu menempatkan dana aspirasi selama ini dengan adil. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumbawa Barat, M Nasir ST,…
Komentar