Hatta: KSB Harus Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Taliwang, KOBAR – Kontribusi pendapatan negara dari hasil pertambangan cukup tinggi, termasuk hasil alam yang dikelola PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), sehingga pemerintah pusat harus memiliki perhatian khusus kepada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selaku kabupaten penghasil tambang tersebut.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Hatta kepada media ini mengatakan, perhatian khusus pemerintah pusat terlihat di wilayah beroperasinya PT. Freeport, namun kenapa untuk Bumi Pariri Lema Bariri justru tidak terlihat. Hal itu bisa dibuktikan dengan dukungan anggaran yang nilainya tidak sebanding dengan kontribusi dalam bentuk royalti yang terkucurkan.

“Saya berharap ada kesamaan persepsi antara pemerintah eksekutif dengan legislatif untuk berupaya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, karena KSB termasuk penyumbang pendapatan negara yang nilainya tidak kecil,” tegas anggota DPRD KSB itu.

Masih keterangan Hatta yang ditetapkan sebagai ketua Fraksi PAN itu, jika ada upaya serius dan KSB diberikan perhatian khusus, maka sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa dilaksanakan, terutama program yang menjadi usulan masyarakat saat masing-masing anggota DPRD KSB melaksanakan reses. “Kita sekarang kesulitan melaksanakan program, karena keterbatasan anggaran yang ada, jadi salah satu solusi yang perlu kta perjuangkan bersama adalah perhatian khusus dari pemerintah pusat,” timpalnya.

Hatta juga menyinggung jika belum maksimal perhatian pemerintah provinsi kepada KSB, padahal provinsi juga mendapatkan kontribusi besar dengan adanya aktifitas tambang itu. “Intinya perlu kesepahaman bersama dalam mengejar dukungan pusat dan provinsi, sehingga KSB tidak berkutat pada persoalan kecilnya anggaran yang dimiliki,” terang Hatta.

Selain memperjuangkan perhatian khusus, upaya yang juga harus menjadi perhatian adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena memang masih cukup banyak potensi pendapatan yang belum dikelola secara maksimal, jadi untuk tahun mendatang diharapkan ada keseriusan bersama dalam menggali pendapatan daerah.

Diingatkan Hatta, ada beberapa masalah yang menjadi permintaan masyarakat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, namun hal itu harus terkendala, lantaran program yang diminta itu dibawah tanggung jawab pemerintah pusat atau provinsi. Beberapa hal itu harusnya bisa langsung direspon pemerintah untuk dilaksanakan. “Saya rasa hampir semua anggota dewan yang melaksanakan reses pasti menemukan beberapa pertanyaan yang sulit untuk dijamin bisa dilaksanakan, karena bukan kewenangan pemerintah daerah,” tegasnya. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com