Waspadai Investasi Berkedok PMA

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta untuk mewaspadai perusahaan yang berkedok sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), karena modus penggunaan PMA terjadi secara nasional, apalagi pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) cukup mudah mengeluarkan ijin prinsip.

Bentuk antisipasi yang bisa dilakukan pemerintah KSB saat ini adalah, tidak mudah mengeluarkan rekomendasi atau ijin pemanfaatan lokasi, karena ijin itu sangat dibutuhkan oleh pihak perusahaan, padahal ijin itu sendiri akan dipergunakan untuk keperluan lain yang bisa saja merugikan Bumi Pariri Lema Bariri. “Pemerintah harus waspadai PMA ‘bodong’,” harap Zulkarnaen MPd selaku pemerhati KSB.

Pemuda asal Fajar Karya kecamatan Brang Ene itu juga mengatakan, jika tujuan atau target kawasan yang dilirik para PMA itu sendiri adalah daerah yang berpotensi, sehingga KSB termasuk daerah incaran, jadi perlu ada formula yang tepat dan tegas dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana tidak terpancing dengan nilai investasi yang akan ditawarkan, karena memang perusahaan PMA pasti akan mencantumkan nilai yang fantastis.

Langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan koordinasi dengan BKPM pusat, agar tidak mudah mengeluarkan ijin prinsip, apalagi ijin yang diberikan kepada PMA untuk melakukan aktifitas penambangan terhadap potensi yang tidak ada. “Masa ada perusahaan yang mendapatkan ijin prinsip untuk melakukan pertambangan minyak bumi dan gas alam di KSB, sementara belum ada informasi bahwa KSB termasuk berpotensi atau memiliki potensi tersebut,” lanjutnya.

Masih keterangan dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu, data yang dimiliki saat ini, ada PT EPC Tecknology System, dimana perusahaan itu telah mengantongi ijin prinsip PMA bernomor 177/1/IP/PMA/2014 dengan nomor perusahaan 9081.2014. perusahaan itu sendiri diberikan rekomendasi untuk bidang usaha jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam dengan lokasi Desa Maluk kecamatan Maluk.

Pemegang saham perusahaan itu sendiri adalah PT Arita Prima Indonesia Tbk, perusahaan asal Malaysia dengan besarnya 67 persen, sementara 33 persen milik PT Arita Indonesia adalah perusahaan asal Indonesia. “Mereka akan berinvestasi sebesar Rp 11 miliar. Nilai investasi itu akan dipergunakan untuk pembelian mesin peralatan sebesar Rp 3 miliar, modal kerja untuk 1 turn over sebesar Rp 5 miliar dan untuk keperluan lain-lain sebesar Rp 3 miliar.

“Memang ijin prinsip adalah kewenangan pemerintah pusat melalui BKPM, tetapi untuk ijin pemanfaatan lokasi masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, jadi untuk terhindar dari modus PMA, pemerintah KSB harus lebih selektif terhadap semua perusahaan yang menawarkan investasi,” pungkasnya. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com