Taliwang, KOBAR – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk tegas terhadap para pemilik jaringan seluler yang tidak mau membayar retribusi, padahal pembayaran retribusi atas pembangunan tower yang dilakukan adalah kewajiban bagi perusahaan.
Ketua komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST kepada media ini melalui selulernya kemarin menegaskan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan pembayaran retribusi sesuai besaran yang ditetapkan dalam Peraturan daerah (Perda), karena retribusi itu sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bukan saatnya pihak perusahaan meminta dilakukan penghitungan ulang.
Diingatkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, dalam aturan tentang penetapan retribusi sudah jelas, dimana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikali 2 persen, maka akan ketemu angka kewajiban dalam bentuk retribusi. “Saya kira hitungan sudah jelas, jadi tinggal ketegasan Dishubkominfo untuk mendesak perusahaan menyelesaikan kewajiban pembayaran retribusi,” timpalnya.
Pada kesempatan itu Dinata juga mengingatkan, jumlah retribusi keberadaan jaringan seluler telah masuk item pendapatan pemerintah KSB tahun 2014, jadi Dishubkominfo harus mengingatkan kepada para provider atau melalui Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) yang menaungi, bahwa saat ini bukan untuk membahas besarnya penetapan apalagi keberatan dengan aturan yang menjadi acuan, tetapi lebih pada proses pencairan, mengingat sudah di penghujung tahun.
Soal keinginan ATSI untuk membahas ulang aturan yang menjadi acuan bisa dibahas pada tahun 2015 mendatang, apalagi komisi III berencana akan memanggil pihak Dishubkominfo dengan ATSI untuk membahas persoalan ketetapan retribusi, termasuk masalah belum terealisasinya sampai saat ini. “Kami akan segera memanggil dua pihak itu untuk membahas masalah retribusi,” janji politisi asal kecamatan Brang rea itu.
Pada kesempatan itu Dinata juga menyampaikan, pemerintah KSB sampai saat ini belum pernah merasakan retribusi dari pembangunan jaringan seluler, karena penarikan retribusi pada tahun sebelumnya tidak sampai di kas daerah dan masalah itu sendiri sudah dalam penanganan pihak Kejaksaan.
Hal penting disampaikan Dinata kepada para perusahaan, bahwa pembayaran retribusi itu sendiri sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan Bumi Pariri Lema Bariri. “Kami minta perusahaan ikut peduli dan berpartisipasi dalam pembangunan KSB dengan cara membayar retribusi sesuai ketetapannya, karena ketetapan itu sendiri bukan atas arogansi pemerintah, namun lebih pada aturan yang mengaturnya,” terangnya.
Kepada Dishubkominfo juga diminta tegas dengan peraturan yang telah dibuat, jangan mundur apalagi sampai menerima kompensasi lain, karena retribusi atas jaringan seluler adalah PAD yang sangat dibutuhkan dan yang perlu diketahui juga bahwa komisi III sangat intens untuk melakukan pengawasan terhadap SKPD yang menjadi mitra dan siap ikut mendesak perusahaan untuk merealisasikan kewajibannya. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 55
Taliwang, KOBAR - Rapat internal yang dilaksanakan komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada rabu 1/10 kemarin menyepakati beberapa hal penting, baik akan segera melakukan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), respon terhadap isu aktual, termasuk akan memperkuat fungsi pengawasannya. Ketua komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST… - 48
Taliwang, KOBAR - Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah meminta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang hendak melakukan investasi. Evaluasi itu dilakukan kepada yang telah memegang ijin maupun yang sedang berproses. Ketua komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST kepada media… - 46
Taliwang, KOBAR - Belum semua kawasan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bisa terakses jaringan selular atau masih ada 5 kawasan terpencil yang belum terjangkau jaringan selular. Kawasan itu adalah, Desa Mantar Kecamatan Poto Tano, Desa Mataiyang Kecamatan Brang Ene, Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea, Jelengah Kecamatan Jereweh dan Desa Talonang… - 46
Taliwang, KOBAR - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) selaku pemilik program pemasangan road stud atau paku jalan yang terpasang di sepanjang ruas jalan Kemutar Telu Center (KTC) diminta untuk segera mencabut marka jalan yang telah terpasang itu. Anggota komisi III DPRD KSB, Kaharuddin Umar kepada media ini mengingatkan, fungsi marka… - 45
Taliwang, KOBAR - Menangkap peluang pendapatan dari keberadaan Balai Uji Kendaraan (BUK) milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Komisi III DPRD setempat menyarankan agar Pemda KSB melengkapi BUK dengan fasilitas uji emisi untuk kendaraan berbahan bakar bensin. “Kami sudah mengunjunginya, dan masih ada beberapa perangkat yang belum ada di sana. Salah… - 45
Taliwang, KOBAR - Rencana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk melakukan penyegelan terhadap jaringan telekomunikasi (tower, red), jika para perusahaan yang menangani jaringan seluler itu tidak merealisasikan pembayaran atas retribusi sesuai ketentuannya kemungkinan bakal batal, lantaran terlapor sudah ada realisasi pembayaran. Namun, saat ini belum ada informasi pasti, berapa realisasi…
