Taliwang, KOBAR – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang akan mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), karena dianggap sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan, termasuk sebagai respon atas Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Ketua komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE, ME, kepada media ini rabu 7/1 kemarin mengaku, mengajukan perda inisiatif tentang Bumdes adalah kesepakatan yang tercapai dalam rapat internal komisi, karena sama-sama merasa bahwa Bumdes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat. Serta mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.
Masih keterangan Aher sapaan akrab politisi muda asal kecamatan Seteluk itu, secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.
“Kami dari komisi II memiliki semangat untuk mengembangkan desa, jadi salah satu langkah yang tepat adalah terbentuknya Bumdes di seluruh desa. Agar pembentukan itu memiliki kekuatan hukum, maka dipandang perlu dibuat regulasinya, sehingga komisi II merasa bahwa pada masa sidang pertama nanti akan mengajukan perda inisiatif tentang pembentukan Bumdes,” ujarnya.
Diingatkan Aher, Bumdes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Bumdes merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat dan lebih inklusif dibanding dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja di ranah desa. Semangat itu yang membuat komisi II ingin membuat regulasinya. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 47
Taliwang, KOBAR - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah mengambil ancang-ancang untuk memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Dari rencana sementara, lembaga penyerap aspirasi ini memperkirakan akan memulai pembahasannya pada awal Nopember mendatang. “Kita sudah mulai rancang agenda persiapannya, mungkin kalau tidak ada halangan bulan depan RAPBD… - 47
Taliwang, KOBAR - Keseriusan kerja yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang tergabung dalam komisi II patut diberikan apresiasi. Buktinya, seminggu kemarin intens menggelar pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra, kini dilanjutkan dengan melakukan blusukan di sejumlah titik pekerjaan pembangunan yang dilaporkan saat rapat kerja.… - 47
Taliwang, KOBAR - Pada prinsipnya, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sangat mendukung ide Bupati KSB untuk mengembangkan Desa Mantar sebagai desa budaya, tinggal sejauhmana model konsep yang akan ditawarkan, jika memang berkeinginan mendapat dukungan anggaran. Anggota komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar SP kepada media ini rabu 8/10 kemarin… - 45
Taliwang, KOBAR - SKD, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuang (PDIP) yang tersandung kasus ijazah palsu telah divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa. Hal itu menjadi dasar bagi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP KSB mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Surat permohonan untuk dilakukan proses PAW… - 45
Seteluk, KOBAR - Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendukung rencana pembentukan Balai Penyuluhan Perikanan Pertanian dan Kehutanan (BP3K) yang berada di kecamatan Seteluk menjadi BP3K model. Anggota komisi II yang hadir adalah, Aheruddin Sidik SE, ME, Hasanuddin, Agusfian SE, Abidin Nasar SP, Masadi SE, Syamsuddin dan Ahmad Jamaluddin S.Ag,… - 45
Taliwang, KOBAR - Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sangat serius untuk mengurai beberapa persoalan yang dihadapi selama ini. Salah satu langkah yang dilakukan dengan mengunjungi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan itu sendiri setelah komisi II DPRD KSB melakukan berbagai tahapan,…
Komentar