Bupati Janji Dalami Persoalan Nominee yang Terjadi di KSB

Taliwang, KOBAR – Masalah penguasaan lahan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) dengan menggunakan nama masyarakat lokal maupun luar Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atau yang disebut nominee akan dibahas khusus oleh pemerintah KSB.

Pembahasan itu sendiri akan mengerucut pada maraknya informasi adanya penguasaan lahan oleh WNA, sementara lahan itu sendiri tidak dikelola dengan baik, bahkan terkesan seperti tanah terlantar, padahal lokasi yang dikuasai merupakan kawasan objek wisata strategis.

Pemerintah KSB sepertinya akan kesulitan untuk menetapkan bahwa areal yang ada itu merupakan milik WNA, karena dari administrasi dari tanah itu sendiri tidak tertera milik WNA, namun Bupati KSB, Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM, mengaku akan membahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tekhnis untuk persoalan itu.

“Saya akan bahas khusus dengan SKPD masalah nominee itu, terutama untuk mendesak agar areal itu dimanfaatkan sesuai peruntukannya, bukan dikuasai dan dibiarkan begitu saja,” tegas orang nomor satu di Bumi Pariri Lema Bariri itu.

Diingatkan Kyai Zul sapaan akrabnya, secara legalitas bahwa penguasahaan lahan itu tidak bisa dibuktikan ada pelanggaran, apalagi cara mendapatkan lahan dilakukan dengan prosedur yang benar, jadi sedikit kecil ruang pemerintah untuk menetapkan bahwa areal itu termasuk nominee, “Pasti ada upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk masalah itu, termasuk memanggil pemilik untuk dimintai keterangan soal pemanfaatan dari kawasan itu sendiri, termasuk komitmen mempercepat pemanfaatannya,” lanjut.

Kyai Zul tidak membantah jika masalah pemanfaatan lahan dengan cara menguasai areal tersebut ada di KSB, termasuk adanya WNA yang hanya memanfaatkan kawasan itu untuk kepentingan pribadi, sementara areal yang dikuasai dengan sistem nominee itu sendiri tidak dikelola sebagai fasilitas pendukung obyek wisata tersebut, sehingga akan meminta SKPD tekhnis untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap masalah tersebut.

Seperti yang pernah ditulis media ini, ada beberapa kawasan atau areal di pesisir pantai Jelengah yang telah dikuasai banyak orang, termasuk ada laporan menggunakan nominee. Areal itu sendiri terkesan dibiarkan begitu saja, karena WNA yang dilaporkan sebagai pemilik hanya datang sekali setahun atau saat ombak pantai jelengah cukup bagus untuk melakukan surfing. Setelah itu mereka pulang dan akan kembali lagi pada tahun mendatang.

Penguasaan lahan juga terjadi di Desa Kertasari, bahkan ada masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan mengajukan keberatan, lantaran perusahaan yang mengklaim telah menguasai lahan belum melakukan proses pembayaran, padahal perusahaan itu sendiri sudah melakukan aktifitas pembukaan akses jalan, pembangunan helipad. Lucunya lagi, pemerintah KSB sendiri belum memberikan ijin pemanfaatan lokasi.

Sebagai catatan besar, masalah pemanfaatan areal obyek wisata menjadi pemicu ditetapkannya Bupati Lombok Barat (Lobar) sebagai tersangka pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan semoga hal itu tidak terjadi di KSB. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com