Pemerintah akan Appraisal NJOP Untuk Dongkrak Pendapatan

Taliwang, KOBAR – Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan appraisal (penilaian ulang) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Upaya tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) KSB Ir Amin Sudiono mengatakan, nilai NJOP sudah tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Dalam beberapa tahun terakhir pembangunan yang dilakukan pemerintah telah membuat sejumlah lokasi lahan meningkat kelasnya yang kemudian berpengaruh pada peningkatan NJOP-nya. “Banyak lahan sekarang yang harganya tinggi karena misalnya sudah berada di depan jalan. Tapi nilai NJOP-nya tetap sama saja dan ini yang ingin kita rubah,” jelasnya kepada wartawan.

Meningkatnya kelas lahan tersebut kemudian berdampak pada pemanfaatannya. Warga banyak memanfaatkannya untuk lokasi bangunan rumah mewah (bertingkat) dan ruko. Namun sayang, kembali pajak yang didapatkan pemerintah tetap rendah karena NJOP lokasi lahannya tetap sama. “Penghitungan urusan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) itu kan dipengaruhi juga oleh NJOP. Karena nilainya rendah maka yang kita dapatkan dari IMB-nya juga kecil walau kelas tanahnya nomor 1 (satu) dibeli lebih mahal dari NJOP,” papar Dion sapaan akrabnya.

Dion juga mengaku pemerintah KSB pada tahun 2015 akan melakukan penilaian ulang terhadap NJOP. Seluruh lahan yang ada di KSB akan ditata ulang dan dinilai dengan melihat sejumlah unsur yang mempengaruhi penilaian NJOP. “Untuk kegiatan itu, kita sudah siapkan anggarannya. Jadi paling lambat tahun 2016 kita sudah punya NJOP baru dan akan kita terapkan pada SPPT,” urainya

Masih keterangan Dion, perubahan NJOP nantinya secara otomatis akan merubah biaya pembelian lahan masyarakat oleh pemerintah. “Kalau memang sudah ditetapkan tahun ini, program pembelian lahan kita akan sesuaikan dengan NJOP terbaru. Itu sudah otomotis nantinya,” tukasnya.

Selain merevisi NJOP, masih dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) upaya lain yang akan dilakukan Pemkab KSB adalah meraih retribusi pajak restoran. Untuk restoran dan rumah makan yang memiliki omzet di atas Rp 7 juta per bulan mulai tahun 2015 akan dikenai retribusi pajak sesuai ketentuan berlaku.

Dion mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah KSB KSB memang sempat menggratiskan retribusi pajak bagi restoran dan rumah makan dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat. “Seperti halnya pajak tanah yang sebelumnya disubsidi sekarang setelah kewenangan penarikannya diberikan ke daerah kita hapus subsidinya. Dan begitu juga dengan restoran kita lihat banyak sekarang ini yang omzetnya di atas Rp 7 juta per bulan sehingga perlu ditarik pajak. Nilai pajaknya nanti sekitar 5 sampai 7 persen,” imbuhnya. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com