Wakil Rakyat Protes Program CSR Newmont yang Salah Kelola

Sekongkang, KOBAR – Program pendampingan petani di kecamatan Sekongkang yang dilakukan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) diprotes anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), lantaran pada implementasinya merugikan petani lain, atau petani yang tidak tergabung dalam program pemberdayaan tersebut.

Anggota DPRD KSB asal kecamatan Sekongkang, Abidin Nasar SP, kepada media ini mengakui jika program tersebut cukup baik, namun penerapan lapangan yang menjadi masalah, dimana cukup mengganggu petani lain untuk mendapatkan pupuk dan benih, karena pupuk subsidi yang tersedia di pengecer hanya diperuntukkan kepada petani yang masuk dalam program tersebut.

“Pupuk bersubsidi yang berada sampai di tingkat pengecer menjadi hak petani untuk mendapatkannya, jadi bukan khusus untuk mensukseskan program pendampingan yang dimotori perusahaan dan perlu diketahui bersama, saat ini petani di kecamatan Sekongkang kesulitan untuk mendapatkan pupuk,” sesalnya.

Dibeberkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, program pendampingan yang menggandeng perusahaan lokal itu memang membantu petani yang tidak mampu, dimana diberikan pupuk dan benih secara gratis untuk sementara waktu atau akan dibayarkan setelah panen. Jika itu konsepnya, maka tidak harus menggunakan pupuk bersubsidi atau setidaknya pupuk bersubsidi itu tidak dibatasi khusus petani yang mau ikut program tersebut.

“Penghitungan kebutuhan pupuk bukan berdasar program pendampingan tersebut, tetapi sesuai dengan Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani itu sendiri, jadi seluruh petani berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu” timpalnya.

Disampaikan Abidin, dirinya pernah didatangi oleh kelompok petani yang tidak mau bergabung dalam program tersebut. Kedatangan mereka untuk mengadukan kesulitan mendapatkan pupuk, lantaran pada tingkat pengecer hanya melayani petani yang tergabung dalam program pendampingan itu, sehingga ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas, termasuk berharap ada respon dari perusahaan.

Pada kesempatan itu juga Abidin menegaskan, seharusnya pupuk yang dipergunakan untuk pelaksanaan program pendampingan itu tidak menggunakan pupuk bersubsidi, tetapi harus menggunakan pupuk non subsidi, karena bisa saja terjadi bahwa harga jual kepada petani penerima program jauh lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi atau setidaknya tidak mengganggu kebutuhan pupuk petani.

“Saya bersama komisi II cukup serius membahas persoalan antisipasi kelangkaan pupuk, jadi kalau program itu menjadi penyebab petani kesulitan mendapatkan pupuk akan dipersoalkan,” janjinya.

Abidin mendesak newmont maupun pemerintah untuk segera bersikap, karena saat ini petani sedang membutuhkan pupuk. Jika pupuk hanya untuk petani penerima program, lalu apakah petani yang tidak bergabung harus dikorbankan?. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com