Taliwang, KOBAR – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak tinggal diam atas persoalan hukum yang dialami kadernya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu SKD, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang ditahan Polres KSB dengan tuduhan penggunaan ijazah palsu saat mendaftar sebagai caleg.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, PDIP KSB bersama keluarga tersangka telah melayangkan surat permohonan penangguhan penahanan, agar SKD bisa melaksanakan tugas sebagai politisi PDIP di DPRD KSB, namun upaya untuk mendapatkan penangguhan penahanan belum juga terealisasi.
Selain telah menjadi penjamin, secara kelembagaan partai juga akan menyiapkan pengacara yang akan membantu SKD pada proses peradilan nantinya. “Memang kami sedang mempersiapkan pengacara yang akan membantu. Langkah itu sebagai bentuk perhatian partai kepada kader yang tersandung masalah,” ucap ketua PDIP KSB, Kaharuddin Umar beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan itu Kahar sapaan akrabnya mengakui bahwa saat ini fraksi PDIP di DPRD KSB sedikit terganggu kinerjanya, lantaran salah seorang kader tidak bisa aktif untuk memikirkan konsep politik partai. “Jujur saya katakan jelas terganggu kinerja fraksi saat ini, karena salah seorang kader yang harus ikut berperan dalam mengambil sikap politik atau dukungan politik terhadap pembangunan, untuk sementara waktu tidak bisa aktif, namun PDIP akan tetap berupaya memberikan kinerja terbaik,” akunya.
Kahar tidak ingin berspekulasi memberikan pernyataan terkait belum direalisasikan permohonan penangguhan penahanan tersebut, lantaran kewenangan milik Mapolres KSB, termasuk enggan mengatakan, apakah upaya permohonan penangguhan penahanan akan kembali dicoba setelah yang bersangkutan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Besar. “Untuk kembali mengajukan penangguhan penahanan harus ada peran aktif dari pihak keluarga juga dan saat ini belum dipikirkan, karena kasus masih ditangani Mapolres KSB,” urainya.
Kahar mengaku sangat berharap permohonan penangguhan penahanan dapat segera direalisasikan, mengingat beban tugas partai di DPRD KSB, termasuk beban tugas secara pribadi sebagai anggota DPRD KSB. harapan itu bukan ingin mengintervensi kinerja kepolisian, tetapi lebih sebagai harapan.
Pada kesempatan itu Kahar juga menegaskan, jika sampai saat ini belum ada pemikiran untuk mengajukan permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW), mengingat kasus yang dihadapi ini masih dalam proses awal, jadi kita semua harus paham dengan asas praduga tidak bersalah. “Kasus belum inkra, jadi belum ada pemikiran untuk melaksanakan PAW, meskipun kekurangan personil dalam fraksi sedikit mengganggu kinerja,” tukasnya. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 47
Taliwang, KOBAR - Rapat internal yang dilaksanakan komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada rabu 1/10 kemarin menyepakati beberapa hal penting, baik akan segera melakukan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), respon terhadap isu aktual, termasuk akan memperkuat fungsi pengawasannya. Ketua komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST… - 45
Taliwang, KOBAR - Suryati selaku pelapor tentang indikasi penggunaan ijazah palsu yang dilakukan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Sukardi berharap kepada Polres KSB untuk serius melakukan pembuktian terhadap laporannya. Diakui Suryati, dirinya telah dimintai keterangan sebagai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polres KSB, namun sampai saat ini… - 40
Taliwang, KOBAR - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah mengambil ancang-ancang untuk memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Dari rencana sementara, lembaga penyerap aspirasi ini memperkirakan akan memulai pembahasannya pada awal Nopember mendatang. “Kita sudah mulai rancang agenda persiapannya, mungkin kalau tidak ada halangan bulan depan RAPBD… - 39
Taliwang, KOBAR - Rencana PT. Bumi Pasir Mandiri (BPM) dengan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk membangun dermaga di Labuhan Kertasari tidak boleh diberikan rekomendasi, karena rencana itu akan melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain melanggar konstitusi, rencana itu juga ditentang oleh… - 39
Taliwang, KOBAR - Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah rampung ditetapkan setelah dilakukan pemilihan dengan cara mencari suara terbanyak melalui mekanisme voting dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dilaksanakan pada selasa 30/9 di ruang sidang utama. Berikut komposisinya: KOMISI I Ketua: Drs M Thamzil… - 39
Taliwang, KOBAR - Salah seorang calon Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kusmayadi ST, SKM, MM, Mars menegaskan, apapun versi pelaksanaan pemilihan calon Bupati KSB tidak akan mengendorkan perjuangan, bahkan mengaku tetap optimis. Kepada media ini senin 29/9 kemarin, Kusmayadi menyampaikan bahwa modal jika dilaksanakan pemilihan langsung adalah kemampuan dan pengalaman yang…
Komentar