Taliwang, KOBAR – Sejumlah hukum masjid di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendatangi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) untuk meminta informasi kebenaran adanya permintaan uang sebagai kompensasi untuk mendapatkan bantuan pembangunan Masjid sebesar Rp 150 juta.
Kabid Sosial, Manurung SPd, kepada sejumlah wartawan mengaku bahwa sesuai penjelasan yang disampaikan sejumlah hukum masjid tersebut, bahwa mereka mendapat telepon agar berkomunikasi langsung dengan kepala Disosnakertrans supaya mendapat dana bantuan pembangunan Masjid, namun sebelumnya harus menyetor uang sebesar Rp 15 juta sebagai persyaratannya.
“Hukum masjid yang ditelpon diminta untuk mentransfer dana sebesar Rp 15 juta ke rekening salah satu Bank cabang Jakarta. Jika sudah melakukan transaksi itu, maka bukti transfer diminta untuk diantar di Disosnakertrans, karena bukti itu dijadikan dasar untuk melakukan proses pencairan dana bantuan Masjid,” terangnya.
Masih keterangan Manurung, penelpon yang menggunakan nomor 0878 0201 3087 meminta para hukum Masjid yang ditelpon untuk menghubungi nomor 0812 9083 3388, dimana pemilik nomor itu adalah H Abdul Hamid selaku kepala Disosnakertrans. “Syukur yang ditelepon tidak langsung melakukan transaksi transfer, namun mereka mendatangi Disosnakertrans untuk meminta informasi kebenarannya,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu Manurung mengaku bahwa dirinya sudah mendengar bahwa ada yang sudah menjadi korban, hanya saja yang bersangkutan belum melakukan klarifikasi. “Intinya begini, tidak benar kalau Disosnakertrans memiliki anggaran untuk bantuan pembangunan Masjid sebesar Rp 150 juta dan kalaupun ada tidak dibenarkan adanya transaksi kompensasi, jadi kepada masyarakat diminta untuk tidak mengindahkan, kalau nanti ada yang menelpon,” tandasnya.
Manurung berharap kepada seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan dan pro aktif menyampaikan kepada siapapun yang mendapat telpon dari orang yang tidak dikenal, kalau ada permintaan transaksi uang jangan langsung direspon, namun harus dilakukan klarifikasi lebih awal, sehingga masyarakat tidak menjadi korban. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 44
Taliwang, KOBAR - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 mendatang akan pro rakyat. Jaminan tersebut diperlihatkan dengan fokusnya penganggaran pada sektor riil dengan program yang menyentuh langsung masyarakat. Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST, MM menyampaikan, berdasarkan dokumen RAPBD yang telah disetujui pemerintah… - 44
Orang banyak mengira kalau Sumba itu adalah Sumbawa, padahal kan beda daerah. Tulisannya saja sudah beda apalagi tempatnya. Sumbawa berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau ini dibatasi oleh Selat Alas di sebelah barat (memisahkan dengan Pulau Lombok). Umumnya orang yang sudah bosan ke Bali biasanya mengunjungi Pulau Lombok,… - 43
“Perkantoran di KTC Bakal Ada Zona Bebas Rokok” Taliwang, KOBAR - Mulai tahun 2016 ini, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah ditetapkan beberapa kawasan yang harus bebas asap rokok. Pemberlakuan kawasan tanpa rokok tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Daerah (Perda) KSB Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3… - 42
Taliwang, KOBAR - Serapan anggaran untuk program pengembangan dan penataan Desa Budaya Mantar dinilai masih minim. Hal itu memunculkan tudingan miring dari anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dimana pemerintah dinilai tidak konsisten dan tidak mampu melaksanakan program yang cukup getol ingin dikembangkan. Anggota DPRD KSB, Hasanuddin, beberapa waktu lalu mengatakan,… - 42
Taliwang, KOBAR - Insentif untuk guru ngaji, guru Tempat Pendidikan Qur’an (TPQ), termasuk untuk hukum masjid pada tahun 2014 ini sudah tidak ada, bahkan dalam Daftar Pengguna Anggaran (DPA) bagian Kesejahteraan (Kesra) yang selama ini tempat nyantol juga tidak tertuang. Informasi tidak ada lagi insentif yang biasa diterima para guru ngaji,… - 41
Taliwang, KOBAR - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KSB didesak untuk dievaluasi. Permintaan tersebut diutarakan wakil ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Muhammad Hatta, menyusul dalam beberapa waktu terakhir banyak keluhan terkait proses pelayanan yang selama ini telah disajikan fasilitas kesehatan milik pemerintah itu. “RSUD ini kan baru…
Komentar