Abidin: Perbup Ramadhan Jangan Hanya Formalitas!

Taliwang, KOBAR – Rencana pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang bulan suci ramadhan sebagai bulan ibadah mendapat respon dari DPRD KSB dan meminta untuk dipercepat, mengingat dalam waktu dekat bulan suci itu sudah dijalani.

“Perbup tentang bulan Ramadhan jangan hanya sebatas wacana, tetapi harus direalisasikan, apalagi bisa disingkronisasikan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyakit masyarakat,” tegas anggota DPRD KSB, Abidin Nasar SP, melalui release yang diterima media ini.

Diingatkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, saat ini masyarakat cukup resah dengan menggeliatnya berbagai penyakit sosial. Sehingga bulan ramadhan bisa menjadi momen tepat untuk mengambil tindakan keras terhadap pelanggaran penyakit sosial. “Singkronkan dengan Perda penyakit masyarakat Perbup tersebut, termasuk tegaskan sanksi atau denda kepada para pelakunya,” tandasnya.

Pada kesempatan itu politisi dari Kecamatan Sekongkang itu meminta pemerintah untuk tidak ragu mencantumkan sanksi dalam Perbup tersebut, karena pelanggaran di bulan ramadhan tidak boleh ditolerir. “Kalau Perbup hanya formalitas belaka, mendingan tidak perlu diterbitkan, tetapi kalau akan menjadi regulasi atau acuan dalam mengambil tindakan keras kepada para pelaku, saya sangat sepakat dan mendukung,” janjinya.

Abidin juga mengaku akan menunggu proses penerbitan Perbup tersebut dan siap akan membantu pemerintah untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat, karena regulasi itu cukup penting dalam menjaga marwah dan kekhusyuan bulan ramadhan.

Seperti yang pernah disampaikan Kasat Pol PP, Agus Hadnan SPd, Perbup itu akan mengatur tentang jam aktifitas rumah makan saat bulan ramadhan, dimana hanya boleh dibuka 30 menit sebelum waktu berbuka puasa, sementara seluruh tempat hiburan malam tetap harus tutup total. “Perbup yang akan ditetapkan itu adalah regulasi yang menjadi acuan bagi semua pihak, karena akan dituangkan juga sanksi bagi yang melanggar,” bebernya.

Perbup itu juga akan menetapkan tentang larangan terhadap aktifitas penjualan atau penggunaan petasan dan kembang api yang menyebabkan ledakan, baik di tanah maupun di udara tanpa ada pengecualian. Namun tidak melarang penggunaan jernat atau mercun bambu, karena aktifitas ledakan seperti itu adalah kegiatan budaya yang harus dikembangkan. “Jika masyarakat ingin menghasilkan bunyi atau ledakan, silakan menggunakan Jernat, selama aktifitas itu dilakukan setelah shalat taraweh,” tegasnya. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com