Mengaku Dicurangi, K2 Polisikan KPUD KSB dan Lapor Bawaslu

Taliwang, KOBAR – Kandidat pasangan bakal calon perseorangan Kusmayadi ST, SKM, MM, Mars – Drs Khairuddin Karim MH (K2), mengaku telah dicurangi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KPUD KSB), bahkan menuding ada tindakan pidana, sehingga secara resmi telah mengadukan pelanggaran tersebut kepada Polres KSB dengan tembusan Polda NTB, termasuk melaporkan hal tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Indikasi pidana telah kami laporkan kepada Polres KSB dengan tembusan Mapolda NTB, sementara kecurangan yang bukan pelanggaran pidana dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dengan tembusan ke Bawaslu,” ucap kandidat Bupati pasangan perseorangan itu.

Menurut Dadi, sapaan akrabnya, selama verifikasi faktual yang dilakukan KPU melalui jajaran di bawahnya banyak sekali prosedur yang tidak dijalankan. Terutama yang diatur oleh Peraturan KPU Nomor 9 dan 12 (perbaikan, red) yang tercantum pada pasal 23 dan 24. “Kami sudah telaah dengan seksama. Kami sangat-sangat dirugikan karena kedua pasal itu tidak djialankan oleh KPU dan jajarannya saat melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan kami,” tandasnya.

Pelanggaran yang dilakukan KPU tersebut berunjung pada tindak pidana murni. Karena itu, laporannya juga disampaikan ke pihak kepolisian. “Kami menemukan ada dugaan kuat pemalsuan berkas dokumen oleh petugas PPS. Makanya kami laporkan ke polisi juga,” cetusnya.

Salah satu dugaan bentuk pemalsuan berkas dokumen yang dilaporkan Kusmayadi ke polisi, yakni berkas model B.3-KWK yang berisi surat pernyataan tidak mendukung pasangan calon perseorangan. Dalam berkas tersebut, ia melihat adanya kesengajaan petugas PPS mengisi seluruh kolom berkas, di mana yang seharusnya berhak melakukannya adalah pihak calon pendukung yang didatangi petugas. “Ini contohnya, tulisan di berkas B.3-KWK ini semua identik (sama). Artinya oleh satu orang berkas ini ditulis dan kemungkinannya adalah petugas PPS yang melakukannya,” bebernya seraya menunjukkan kopian berkas B.3-KWK yang akan dijadikan barang bukti.

Tak hanya soal dugaan pemalsuan dokumen, Kusmayadi mengaku, hingga kini belum diberikan bukti-bukti oleh KPU mana saja dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut. “Kami ingin lihat data riilnya by name and by address. Kalau itu benar, kami akan cek ke lapangan sekarang juga,” katanya dengan nada kesal.

Selanjutnya ia menyatakan, pada dasarnya sejak awal KPU sudah melakukan pelanggaran kode etik. Salah satu misalnya, rekrtutmen tenaga penyelenggara baik di tingkat PPK hingga paling bawah yang ia indikasikan adanya beberapa orang yang memiliki kedekatan dengan bakal pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada KSB. “Saya tidak usah buktikan di sini. Tapi yang jelas kondisi itu terjadi dan seakan dibiarkan oleh KPU,” cetusnya.

Terakhir Kusmayadi menegaskan, apa yang dilakukan pihaknya saat ini semata untuk menegakkan aturan dan memastikan pelaksanaan Pilkada sebagai ajang berdemokrasi di daerah ini berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Kalau saya tidak lolos di sini (pencalonan) tidak apa-apa saya bisa kembali ke PNS. Tapi saya ingin menyelamatkan demokrasi kita dan masyarakat. Dan waktu saya untuk berjuang sangat terbatas hanya sampai 24 Agustus nanti. Jadi kami akan bergerak cepat,” pungkasnya. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com