Penjabat Bupati Berwenang Lakukan Mutasi

Jubir: PNS Tak Perlu Resah

Taliwang, KOBAR – Aparatur lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai terlihat panik dengan isu tentang adanya rencana penjabat Bupati yang akan menggelar mutasi, karena penjabat memiliki kewenangan untuk melakukan penggeseran, meskipun harus melalui proses panjang, namun kewenangan itu terbuka selama untuk kepentingan organisasi pemerintahan.

Banyak hal yang menyebabkan para pegawai panik dengan rencana mutasi tersebut. Namun yang paling santer terdengar, kegiatan rotasi pegawai itu banyak dikait-kaitkan dengan upaya menyingkirkan para PNS yang selama ini telah terlihat baik terang-terangan maupun tidak, mendukung salah satu pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada KSB 9 Desember mendatang.

Sontak para pegawai yang merasa telah menjatuhkan pilihannya merasa was-was. Bahkan informasinya, telah ada daftar calon pegawai yang akan didepak dari jabatannya saat ini. “Kami dengar isu mutasi itu. Dan info yang saya dapatkan, saya juga masuk dalam daftar yang akan dimutasi,” jelas seorang pegawai kepada media ini.

Kabag Humas Protokol Najamuddin Amy, S.Sos MM yang dikonfirmasi mengaku turut mendengar isu tersebut. Namun ia menegaskan, bagi para pegawai agar tidak terlalu memikirkannya dan tetap fokus pada pekerjaannya demi kelancaran pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Saya juga dengar itu. Tapi buat apa dipikirkan,” katanya, kemarin.

Menurut dia, tidak ada alasan bagi seorang pegawai untuk takut pada proses mutasi. Sebab dalam kepegawaian, hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah dan pasti akan dijalani oleh setiap pegawai. “Kenapa harus takut atau panik? Kan mutasi itu hal biasa saja. Dan jangan kaitkan dengan apapun kegiatan mutasi itu di luar dari persoalan kepegawaian,” tegasnya.

Terkait kewenangan penjabat bupati melakukan rotasi pegawai. Najamuddin menyatakan, hal tersebut diperbolehkan. Seorang penjabat bupati dapat melakukan mutasi untuk tujuan-tujuan kepegawaian dan dalam rangka memaksimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Tapi ada syaratnya. Mutasi yang dilakukan oleh penjabat bupati itu harus atas persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” urainya.

Ia pun meyakini, jika dilaksanakan mutasi pegawai saat ini, pertimbangannya tetap sesuai dengan koridor aturan kepegawaian dan kebutuhan organisasi perangkat kerja daerah (OPD) yang ada. “Misalnya sekarang Kasi Linmas di Satpol-PP sedang lowong karena pejabatnya dipercaya menjadi sekretaris Panwaslu. Nah posisi itu harus segera diisi karena fungsinya ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada untuk tenaga keamanan. Itu harus diisi segera dan caranya hanya dengan menggelar mutasi,” imbuhnya. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com