Santer, Penjabat Bupati KSB Akan Segera Gelar Mutasi

Abdul Hakim: Banyak Pejabat Tak Kompeten

Taliwang, KOBAR – Penjabat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H Abdul Hakim MM, akan segera menggelar mutasi. Pergeseran pejabat dalam lingkup pemerintahan itu dilakukan untuk melakukan penataan kembali penempatan pejabat, karena dinilai bahwa penempatan saat ini tidak sesuai dengan tupoksi dan terkesan dipaksakan.

Kepastian akan ada mutasi dan rotasi pejabat lingkup pemerintah KSB itu langsung disampaikan oleh penjabat Bupati KSB saat memimpin apel pada Senin pagi kemarin, termasuk saat rapat bersama pimpinan dan anggota DPRD KSB, hanya saja tidak diberikan kepastian kapan waktu akan digelar persegesaran para pejabat tersebut.

Abdul Hakim mengaku bahwa yang akan dilakukan penataan hanya pada eselon III, sementara untuk eselon II memerlukan proses atau harus melalui Panitia Seleksi (Pansel). “Saya harus melakukan penataan birokrasi, karena ada beberapa jabatan yang tidak diemban oleh yang mengerti dengan tupoksi jabatannya,” tuturnya.

Sementara kabag Humas dan Protokol, Najamuddin Amy S.Sos MM, yang ditemui media ini, mengatakan, kegiatan mutasi tersebut kemungkinan besar akan segera terjadi. Terlebih dalam berbagai kesempatan, Abdul Hakim selaku penjabat bupati sudah memberikan sinyal tersebut. “Beliau tegas menyampaikan, di saat apel pagi misalnya, bahkan saat menggelar rapat kerja dengan dewan. Hal itu (mutasi, red) juga disampaikan pak bupati,” katanya, kemarin.

Secara aturan, Najamuddin kembali menyampaikan, bahwa seorang penjabat bupati memiliki kewenangan untuk menggelar mutasi. Bahkan untuk pergeseran dan pengisian jabatan di tingkat eselon III dan IV, seorang penjabat bupati tidak perlu pesetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melainkan hanya sesuai pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Nah soal mutasi eselon III dan IV ini juga sudah disampaikan ke dewan. Bahwa ia (penjabat bupati) tidak akan menggeser pejabat eselon II karena kalau mengacu undang udang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dibentuk Pansel,” urainya.

Ditanya soal alasan penjabat bupati merencanakan mutasi bagi eselon III dan IV. Najamuddin mengatakan, bupati dalam pemaparannya, menilai sejauh ini proses penempatan pegawai untuk sejumlah jabatan masih kurang profesional karena tidak memperhatikan kompetensi para pegawai.

“Bupati mencontohkan, ada jabatan camat yang diisi oleh pejabat yang tidak memiliki basic pendidikan pemerintahan. Padahal di sisi lain sebenarnya ada pejabat kita yang kepangkatan dan eselonnya memiliki disiplin ilmu pemerintahan tapi tidak ditempatkan untuk mengisi jabatan camat itu,” beber Najam.

Selanjutnya Najamuddin kembali menyampaikan, terkait rencana mutasi yang akan dilaksanakan itu agar para pegawai tak terlalu memikirkannya. Terlebih kalau hal tersebut mempengaruhi kinerjanya, sehingga mengganggu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Namanya juga PNS, yang namanya mutasi itu hal biasa. Saya pun di posisi ini (Kabag Humas, red) bisa saja dimutasi. Dan saya tidak masalah kalau kemudian dipindahkan,” pungkasnya. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com