Pulau Kalong Dicaplok KS, KSB Meradang

Taliwang, KOBAR – Penancapan bendera Kabupaten Sumbawa (KS) di pulau Kalong sangat disesalkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), lantaran areal tersebut masuk dalam geografis KSB, jika mengacu pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), nomor 289 tahun 2009.

Kabag Administrasi Pemerintahan, ME Arianto MSi, yang dikonfirmasi media ini mengatakan, kawasan pulau Kalong untuk saat ini masuk areal KSB, jika yang dijadikan acuan adalah SK Gubernur NTB. “Kami sangat sesalkan penancapan bendera KS di daerah KSB, apalagi areal itu masih dalam posisi status qou,” tandasnya.

Diingatkan ME Arianto, pulau kalong adalah tapal batas antara pemerintah KSB dengan pemerintah KS, namun tapal batas itu belum diterima oleh pemerintah KS, sehingga proses penetapannya menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kita masih menunggu keputusan Kemendagri tentang penetapan tapal batas, namun kenapa pihak Sumbawa justru telah mencaploknya sebagai daerah Sumbawa,” sesalnya.

ME Arianto mengakui bahwa pemerintah KSB tidak akan mengambil tindakan apapun atas pencaplokan itu, karena masih menunggu keputusan resmi. Jika keputusan Mendagri menetapkan pulau kalong masuk areal KSB, maka bendera yang dipasang pihak Sumbawa akan dicabut. “Kami tidak akan mengambil langkah apapun atas peristiwa itu, kecuali menunggu keputusan resmi soal tapal batasnya,” akunya.

Disampaikan ME Arianto, pemerintah provinsi telah melayangkan surat resmi kepada Kemendagri, agar segera dikeluarkan keputusan soal tapal batas antara KSB dengan KS. “Gubernuran sudah melayangkan surat untuk mengusulkan percepatan penetapan tapal batas tersebut, jadi masalah penancapan itu tidak perlu kita persoalkan, apalagi sampai harus dipolitisir. Artinya kita menunggu saja keputusan Kemendagri,” ungkapnya.

ME Arianto tidak membantah jika dirinya cukup kecewa dengan sikap yang dilakukan pemerintah Sumbawa, padahal secara etika mereka harus menunggu keputusan Kemendagri, karena kesepakatan bersama bahwa penetapan tapal batas menunggu keputusan dari Kemendagri. “Awalnya kita sepakat menyerahkan penanganan tapal batas kepada pemerintah provinsi, sesuai dengan Permendagri nomor 76 tahun 2012, dimana kalau terjadi perbedaan soal tapal batas dalam satu provinsi, maka diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi, tetapi setelah pemerintah provinsi mengeluarkan keputusan, pemerintah Sumbawa justru menolak, sehingga berlanjut proses pada Kemendagri,” bebernya.

ME Arianto berharap dalam waktu tidak terlalu lama, keputusan Kemendagri sudah ada, sehingga bisa diketahui posisi pulau kalong itu sendiri. Sambil menunggu keputusan Kemendagri, Sumbawa harus mengakui bahwa pulau kalong masuk geografis KSB, karena sampai saat ini keputusan Gubernur tersebut belum dicabut. “Selama keputusan Gubernur belum dicabut, maka pulau kalong masuk wilayah KSB dan aturan itu harus dipahami juga oleh pemerintah Sumbawa,” pintanya. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com