Taliwang, KOBAR – Program Bantuan Sosial (Bansos) dan dana hibah daerah, menjadi salah satu item anggaran yang banyak dipangkas oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB ) dalam rangka rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2015 ini.
Dalam pembahasan klinis yang dilakukan Komisi II DPRD KSB dengan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) setempat, besaran anggaran yang dipangkas pemerintah pada 2 item itu sebesar Rp 5 miliar lebih. “Mereka (DPPKD, red) tadi sudah sampaikan. Angkanya sekitar Rp 5 miliar lebih,” terang ketua Komisi II, Aheruddin SE ME, kepada media ini kemarin.
Meski sudah mengetahui nilainya, Aheruddin menyebutkan DPPKD belum bisa mengkonfirmasi item Bansos dan hibah mana saja yang akan dipangkas itu. Dalam pembahasan klinis, DPPKD beralasan belum merampungkan seluruhnya secara internal. “Makanya sementara kita pending sampai Kamis untuk DPPKD,” jelasnya.
Selain DPPKD, di hari pertama pembahasan klinis Komisi II juga bertemu dengan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Sama halnya dengan DPPKD, di Dishutbuntan juga terjadi sejumlah pemangkasan program.
Aheruddin menyebutkan, untuk Bidang Pertanian yang sempat dibahas, Dishutbuntan mengajukan sejumlah program untuk digeser pada tahun 2016 mendatang. Sementara BPMPD oleh Komisi II dinyatakan tuntas.
“Yang pertanian mereka minta direview kegiatannya di tahun 2016. Nah Dishutbuntan ini juga belum selesai dan akan kita lanjutkan Kamis bersama DPPKD,” imbuh politisi dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) ini.
Pada kesempatan itu Aher juga mengaku bahwa komisi II tetap akan meminta penjelasan dari SKPD mitra soal keinginan untuk memangkas maupun menggeser program, karena bisa jadi apa yang tidak ingin dilaksanakan pada tahun ini merupakan program kebutuhan masyarakat. “Kami dari komisi II tetap meminta penjelasan kepada SKPD,” urainya. Aher berharap agar pembahasan klinis yang sedang dilakukan bisa rampung sesuai jadwal. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 51
Taliwang,KOBAR - Sejumlah kawasan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih membutuhkan energi listrik. Kebutuhan itu akan diupayakan pada tahun anggaran 2015 mendatang, tinggal sejauhmana dukungan anggarannya. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir H Muslimin HMY MSi yang ditemui media ini dalam ruang kerjanya kemarin mengakui jika masih ada beberapa… - 50
Taliwang, KOBAR - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM memastikan jika pada tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 mendatang tidak ada lagi program pemberian bantuan dengan dalih apapun juga. Menurut orang nomor wahid di Bumi Pariri Lema Bariri itu, pada tahun mendatang pemerintah KSB… - 49
Taliwang, KOBAR - Pendapatan tambahan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bakal tidak bisa terbayarkan untuk saat ini, lantaran pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengalami defisit anggaran yang cukup besar, termasuk program yang masuk dalam aspirasi anggota DPRD KSB pun terancam dicoret dalam APBDP 2015. Program kegiatan… - 49
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dilaporkan masih belum menyelesaikan piutang Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2016 lalu kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dari sekitar Rp 43 miliar lebih piutang DBH yang dimiliki, Pemprov baru hanya membayar setengah dari besaran piutang itu. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan… - 48
Taliwang, KOBAR - Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pada tahun 2015 mendatang pemerintah melalui Balai Benih Unggul (BBU) sudah mampu menyiapkan kebutuhan benih bagi para petani, sehingga tidak lagi terdengar ada petani yang membeli benih dari luar, apalagi sampai kesulitan untuk mendapatkan benih. Ketua komisi II DPRD KSB,… - 47
Abdul Muis: Amanat UU, 10 Persen Dari DAU Taliwang, KOBAR - Kabar gembira bagi desa-desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun ini, pemerintah akan menambah jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) KSB, pada anggaran…
Komentar