Amar Nurmansyah: Sistem Multi Years Hingga Tahun 2019
Taliwang, KOBAR – Pekerjaan lanjutan pembangunan Bendungan Bintang Bano bisa dipastikan akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Buktinya, proses lelang sudah dilaksanakan, tinggal menunggu penetapan pemenang oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selaku penanggung jawab anggaran pekerjaan lanjutan tersebut. Pekerjaan itu akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 122,5 miliar. Dengan rincian, pekerjaan fisik sebesar Rp 120 miliar, sementara Rp 2,5 miliar akan dipergunakan untuk supervisi.
“Informasi yang kami terima, proses lelang sudah selesai, jadi tinggal menunggu penetapan pemenang oleh Menteri,” kata Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (PU KSB), Amar Nurmansyah ST MT, kepada sejumlah wartawan kemarin.
Disampaikan Amar, proyek lanjutan bendungan Bintang Bano sudah menjadi tanggung jawab pusat, sehingga anggaran yang dipergunakan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan untuk pekerjaan lanjutannya sudah dialokasikan sekitar Rp 900 miliar untuk penyelesaiannya. Pelaksanaannya pekerjaannya sendiri akan dimulai tahun 2015 ini hingga 2019 mendatang. Di mana proses tendernya tengah dilakukan oleh Badan Wilayah Sungai (BWS) NTB untuk menunjuk pelaksana proyek.
Proyek penyelesaian pembangunan Bintang Bano akan dikerjakan bertahap hingga 2019 mendatang dengan sistem kontrak multi years (tahun jamak). Untuk tahun 2015 ini, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 122,5 miliar. Dari angka tersebut sebesar Rp 120 miliar untuk kontrak fisik dan sisanya Rp 2,5 miliar untuk pembiayaan kontrak konsultan pengawas.
Pembangunan fisik bendungan akan memakan banyak material. Salah satunya timbunan bendungan utama yang tingginya mencapai 72 meter dengan panjang 700 meter. Untuk kegiatan tersebut setidaknya dibutuhkan sebanyak 2 juta kubik batu. Amar menjelaskan, luasan areal genangan bendungan seluas 300 hektar dengan daya tampung air sebanyak 65 juta meter kubik.
“Pengerjaan bendungan itu termasuk pekerjaan utamanya area genangannya itu,” urainya.
Selain pembangunan badan bendungan, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR juga akan sekaligus membiayai pembanguan jaringan irigasinya. Amar mengatakan, khusus untuk jaringan irigasi itu berdasarkan hasil kajian Detail Engineering Design (DED) yang dilakukan pihaknya, diperlukan anggaran sekitar Rp 700 miliar. Dengan asumsi panjang jaringan irigasi yang akan dibangun sepanjang 52 kilo meter yang akan mengairi sekitar 6.645 hektar areal sawah yang tersebar di 4 kecamatan.
“Jaringan irigasinya oleh pusat juga anggarannya,” katanya.
Adapun rencana pelaksanaan pembangunan jaringan irigasinya, Amar mengatakan, akan dimulai tahun 2018 mendatang. Sementara ini hingga tahun 2017, pihaknya akan melakukan studi kepemilikan lahan yang akan dilalui saluran jaringan irigasi yang akan dibangun.
“Target kita akhir 2017, pembebasan lahannya sudah tuntas sehingga 2018 pembangunan jaringannya sudah bisa dimulai. Dengan begitu penyelesaiannya akan bersamaan dengan selesainya bendungan tahun 2019,” papar mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), proyek pembangunan bendungan Bintang Bano dari sumber anggaran APBD KSB ini.
Penyelesaian pembangunan bendungan Bintang Bano memang sangat diharapkan oleh Pemkab Sumbawa Barat. Sebab bendungan yang terletak di Kecamatan Brang Rea ini disiapkan untuk berbagai kepentingan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Ada pun beberapa rencana pemanfaatan bendungan oleh pemerintah mulai dari sumber energi listrik dengan sistem pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dengan kapasitas 2 x 4,4 mega watt, sumber air baku dengan potensi debit hingga 555 liter/detik dan sarana pengendali banjir yang selama ini menjadi salah satu problem terutama di wilayah Kota Taliwang.
Untuk diketahui, sebelum proyek bendungan terbesar di KSB itu diambil alih pembiayaannya oleh pemerintah pusat, Pemkab Sumbawa Barat lebih dulu memulai pembangunannya. Untuk meletakkan pondasi awal pembangunan bendungan Bintang Bano itu, Pemkab Sumbawa Barat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 115 miliar dengan sistem kerja multi years hingga tahun 2014 lalu. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 74
Kendati 7 proyek raksasa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atau yang dikenal 7 mega proyek, bagi Pemkab Sumbawa Barat menjadi harga mati untuk dikerjakan hingga 7 tahun berjalan. Bahkan sempat kalangan legislatif mencerca habis-habisan payung hukum proyek raksasa itu. Namun, eksekutif tidak pernah bergeming. Alasannya, Pemkab yakin on the track…
- 47
“Meski 2 Orang Petinggi PT Brantas Dicokok KPK” Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) patut tersenyum. Pasalnya, pembangunan lanjutan mega proyek Bendungan Bintang Bano kini siap dilanjutkan kembali melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 13 Desember 2015 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah…
- 46
Taliwang, KOBAR - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dikabarkan sedang menyusun konsep untuk dokumen hibah atas Proyek Bendungan Bintang Bano, agar bisa diserahkan kepada Pemerintah Pusat selaku pihak yang akan melanjutkan proyek pembangunannya. Kepala DPU KSB, Amir ST, yang ditemui awak media ini di ruang kerjanya, Rabu,…
- 44
Taliwang, KOBAR - Proses konstruksi bendungan Bintang Bano ditargetkan akan tuntas tiga tahun kedepan. Meski demikian, Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I telah mulai mensosialisasikan rencana tindakan darurat terhadap potensi bencana atas kegagalan konstruksi bendungan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi, di Kantor Dinas…
- 37
Taliwang, KOBAR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2017 berdasarkan pembahasan awal Pemerintah Daerah (Pemda) dengan DPRD setempat yang dituangkan dalam risalah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) besarannya sekitar Rp 890 Miliar lebih. Namun, setelah adanya penambahan Dana Alokasi Khusus…
- 37
Taliwang, KOBAR - Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, dalam suatu kesempatan menyebutkan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM-Dikdas) harus dapat dituntaskan di tahun 2017 ini. Untuk memenuhinya, kembali akan digelontorkan anggaran sekitar Rp 24 miliar dari kantong APBD-P. "Sebelumnya kita telah mengintervensi pemenuhan SPM-Dikdas ini …
Komentar