Taliwang, KOBAR – Pembangunan pemecah gelombang untuk wilayah Labuhan Lalar yang telah dianggarkan sebesar Rp 1,5 miliar pada APBD 2015 telah resmi dicoret pada APBDP 2015, sehingga Warga Labuhan Lalar masih harus dihantui dengan gelombang pasang pada musim hujan mendatang. Tapi Syukurlah, Pemerintah Pusat tidak tinggal diam. Proyek pemecah gelombang di Desa Labuhan Lalar sebesar Rp 60 miliar dijanjikan akan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 mendatang. Kepastian anggaran itu pernah disampaikan oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan PR).
Kepala Desa (Kades) Labuhan Lalar, Ansyarullah, kepada media ini kamis 29/10 mengatakan, salah satu alasan sampai dipangkasnya anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 adalah kepastian dianggarkannya proyek tersebut di APBN tahun 2016 mendatang. “Saya dengar langsung tentang kesediaan pusat menganggarkan pekerjaan pemecah gelombang,” bebernya.
Disampaikan Ansyarullah, pemecah gelombang sangat dibutuhkan dan merupakan pekerjaan penting, karena akan menjadi petaka bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai Labuhan Lalar jika tidak dibangun. “Ancaman disapu ombak bagi pemukiman warga yang berada di pinggir pantai cukup pasti, jika pemerintah tidak segera membangun pemecah ombak tersebut,” tandasnya.
Jika pekerjaan itu tidak terealisasi, Ansyarullah mengaku sulit untuk membendung kemarahan masyarakat, karena mereka sudah mengetahui bahwa anggaran yang pernah ditetapkan melalui APBD tahun 2015 telah dipangkas. “Semoga bisa tertuang anggarannya dan dikerjakan pada tahun mendatang,” harapnya.
Ansyarullah tidak membantah jika dirinya cukup intens membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk memberanikan diri melakukan pengecekan di Kementerian, lantaran tidak ingin anggaran itu tidak jadi tertuang dalam APBN. “Saya kadang-kadang nyelonong ke pusat untuk mengingatkan bahwa Desa Labuhan Lalar butuh program atau pekerjaan pembangunan pemecah ombak,” ungkapnya.
Diakui Ansyarullah jika pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pernah berupaya untuk membantu masyarakat, namun yang dibangun bukan pemecah gelombang, namun penahan ombak, sementara tinggi dan besarnya ombak tidak akan bisa dibendung. “Yang pernah dibangun pemerintah bukan pemecah gelombang, tetapi tumbukan batu yang dianggap sebagai penahan ombak, sementara bukan itu yang dibutuhkan masyarakat,” sesalnya. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 53
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dilaporkan masih belum menyelesaikan piutang Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2016 lalu kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dari sekitar Rp 43 miliar lebih piutang DBH yang dimiliki, Pemprov baru hanya membayar setengah dari besaran piutang itu. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan… - 53
Taliwang, KOBAR - Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, dalam suatu kesempatan menyebutkan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM-Dikdas) harus dapat dituntaskan di tahun 2017 ini. Untuk memenuhinya, kembali akan digelontorkan anggaran sekitar Rp 24 miliar dari kantong APBD-P. "Sebelumnya kita telah mengintervensi pemenuhan SPM-Dikdas ini … - 52
Alia: Yang Tidak Melapor Bisa Dicoret Sebagai Peserta Taliwang, KOBAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta kepada masing-masing Pasangan Calon (Paslon) untuk menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya lebih awal. Sesuai jadwal pelaksanaan Pilkada serentak, masing-masing Paslon diberikan waktu untuk menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya pada… - 51
“Fisik Bangunan Ditaksir Hanya Senilai Rp 60-80 Juta Per Unit” Taliwang, KOBAR - Dugaan sarat 'permainan' dalam proyek pembangunan 100 unit Rumah Apung di Desa Labuan Lalar Kecamatan Taliwang, mengemuka lagi. Jika sebelumnya Anggota DPRD Sumbawa Barat, Ahmad SAg, mengindikasikan proyek yang didanai dari APBN sebesar Rp 19,1 miliar tersebut sarat penyimpangan,… - 44
Amin Sudiono: Dividen DMB Masih Tetap Dikejar Taliwang, KOBAR - Penerimaan Royalti Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu bara di tahun 2016 ini menembus angka fantastis. Tak tanggung-tanggung, nilai anggarannya mencapai Rp 365.813.092.000 dari jumlah tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 28 Miliar. … - 44
Taliwang, KOBAR - Meski molor 1 jam, akhirnya Sidang paripurna ke-18 tentang penandatanganan kesepahaman antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait Kebijakan Umum APBD 2015, dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), pekan kemarin,…
Komentar