Unang: Bawaslu dan Kemendagri Beri Atensi Khusus
Taliwang, KOBAR – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, bahwa persoalan anggaran pengawasan yang akan dipangkas pemerintah daerah (Pemda) setempat secara sepihak telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Atas laporan tersebut, kini persoalan anggaran itu menjadi perhatian pusat dan akan segera diasistensi untuk diselesaikan.
“Kami sudah laporkan dan persoalan ini menjadi atensi serius oleh Bawaslu pusat, termasuk kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ucap ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang S.Kom, kepada media ini kemarin.
Menurut Unang, baik Bawaslu maupun Kemendagri memberikan atensi serius terhadap persoalan anggaran pengawasan ini. Karena dalam rapat koordinasi pekan lalu, ternyata persoalan anggaran pengawasan yang dipangkas tidak hanya terjadi di KSB, namun juga di beberapa daerah lainnya yang turut melaksanakan Pilkada serentak. Dalam rapat tersebut Bawaslu dan Kemendagri pun sepakat akan menuntaskan persoalan tersebut karena akan mempengaruhi keberlangsungan demokrasi di daerah. “Jadi dalam waktu, Bawaslu dan Kemendagri akan mengkonfirmasi ke Pemda yang bermasalah anggaran pengawasannya termasuk ke kita (KSB, red),” bebernya.
Berdasarkan penjelasan Kemendagri, Unang memaparkan, tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak menganggarkan biaya pengawasan Pilkada sesuai kebutuhan di lapangan. Sebab sebelumnya Kemendagri telah melakukan analisa terhadap 269 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, dan hasilnya seluruh daerah dinyatakan siap melaksanakannya. “Jadi sudah ada kajiannya, yang intinya bahwa seluruh daerah sudah siap melaksanakan Pilkada. Termasuk dalam hal ini soal anggaran,” tandasnya.
Panwaslu KSB memang tengah dipusingkan soal anggaran. Betapa tidak, jika sebelumnya pada APBD 2015 Pemda KSB menganggarkan sebesar Rp 3,5 miliar, namun saat penetapan APBD Perubahan, anggaran pengawasan tersebut dipangkas menjadi Rp 2 miliar. Celakanya, pemangkasan yang dilakukan Pemda KSB itu ditetapkan secara sepihak meski sebelumnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), baik Pemda maupun Panwaslu sudah sepakat dengan nilai Rp 3,5 miliar.
Atas perubahan anggaran tersebut, Panwaslu pun terancam tidak dapat menuntaskan kerja-kerja pengawasannya. Bahkan jika pun dipaksakan dengan anggaran Rp 2 miliar, Panwaslu mengaku tidak menjamin pelaksanaan Pilkada 2015 ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 42
Sekda: Nota Perjanjian Hibah Akan Direvisi Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan revisi Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atas anggaran yang akan dipergunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), karena jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2015 tidak… - 41
Taliwang, KOBAR - Perbedaan persepsi soal tapal batas antara pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan Kabupaten Sumbawa (KS) belum rampung, lantaran KS sebagai kabupaten induk tidak menerima keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor 298 Tahun 2009 tentang penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan. Bahkan keputusan gubernur NTB itu digugat melalui Pengadilan… - 41
Sekongkang, KOBAR - Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Partai Keadilan Sejahtera (DPD KSB-PKS) telah membentuk tim musyarakah atau tim yang diberikan mandat untuk melakukan tahapan seleksi calon kepala daerah. Ketua DPD PKS, Abidin Nasar SP yang dikonfirmasi melalui selularnya kemarin mengatakan, tim musyarakah yang beranggotakan 7 orang itu sudah mulai… - 39
Taliwang, KOBAR - Momentum progress report bakal kembali dimanfaatkan oleh kandidat calon Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk mendeglarasikan diri. Kesempatan progress report tahun sebelumnya pernah dimanfaatkan wakil Bupati KSB, Drs H Mala Rahman untuk menyampaikan kesiapan berlaga pada pesta demokrasi yang akan dihelat pada tahun 2015 mendatang. Indikasi pemanfaatan momentum… - 39
Taliwang, KOBAR - Rapat untuk membahas keputusan tentang tapal batas dilaksanakan di ruang rapat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (KS), perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pihak dari pemerintah provinsi NTB dengan menghadirkan Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri. Rapat yang… - 38
Taliwang, KOBAR - Atmosfer politik Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menghangat, entah apakah itu sebuah dinamika politik positif ataukah hanya sebuah pergerakan politik liar. Namun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bulan Desember mendatang, menjadi moment emas bagi partai politik (Parpol) untuk berkoalisi dalam mengusung paket pasangan yang sesuai dengan aspirasi partai. Seiring…
Komentar