Newmont Dinilai Tidak Kooperatif Soal CSR

Taliwang, KOBAR – Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Abdul Muiz S.Sos M.Si, menilai perusahaan tambang tembaga dan emas PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), yang beroperasi di KSB, tidak kooperatif dan terbuka soal program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Ia mengaku banyak melihat apa yang dilakukan perusahaan, seperti  melaksanakan sejumlah pembangunan di desa-desa, terutama di desa lingkar tambang, tidak ada laporan yang disampaikan ke pihak terkait, sehingga terjadi tumpang tindih dengan program dari pemerintah daerah.

“Newmont tidak pernah terbuka atau melakukan sinkronisasi dengan pemerintah tentang pelaksanaan program CSR-nya. Padahal, dengan adanya sinkronisasi itu, pelaksanaan CSR akan efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Dia menyatakan bisa saja masyarakat yang mengusulkan bantuan dana perbaikan kantor desa atau pembangunan jalan desa ke perusahaan. Namun karena bantuan itu belum cair, usulan serupa juga disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

“Nah, kalau ternyata dari perusahaan mengucurkan bantuan, dan usulan di Musrembangdes juga disetujui, akhirnya terjadi tumpang tindih. Apalagi bantuan pemerintah daerah tidak mungkin dibatalkan kalau sudah masuk program,  akhirnya bisa jadi masalah,” katanya.

Muiz juga mengingatkan, program CSR harus dilaksanakan secara benar di sekitar perusahaan, bukan malah di areal perusahaan. Pembangunan dan penyediaan fasilitas di areal perusahaan hanya dinikmati karyawan dan keluarganya, yang memang sudah menjadi kewajiban perusahaan.

“CSR itu harus di lingkungan luar areal perusahaan. Kalau karyawan yang menikmati, itu bukan CSR namanya, tapi sudah menjadi kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Makanya ini ada yang belum sinkron antara pemerintah daerah dengan perusahaan,” katanya.

Selain kewajiban, program CSR juga sangat bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Langkah ini juga menghindari terjadinya kecemburuan sosial yang merupakan pemicu masalah.

Sudah wajar jika perusahaan mengutamakan mencari keuntungan, namun memperhatikan nasib masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan juga suatu keharusan. Jika masyarakat sekitar perusahaan merasa memiliki, maka potensi konflik akan berkurang.

“Banyaknya permasalahan di daerah ini kan berawal dari kecemburuan sosial. Masyarakat mana yang mau demo kalau investasi yang ada di tempat mereka juga bisa dinikmati, walau hanya dalam berbentuk CSR,” cetusnya.

Muiz kembali mengingatkan, program-program CSR Newmont jangan jalan sendiri-sendiri, harus koordinasi dengan Pemkab setempat, agar sinkron.

“Supaya tidak mubazir, dan tepat sasaran. Jangan sampai dana CSR perusahan terbuang cuma-cuma karena tidak ada koordinasi. Mari kebersamaan kita bangun dalam pembangunan,” tambahnya.

Ia menyakini, jika kewajiban perusahaan dijalankan sesuai aturan, investasi di Sumbawa Barat akan aman. Karena menurutnya, masyarakat sekitarnya akan merasa memiliki dan tentu akan menjaga kelangsungan operasi perusahaan tersebut. (ktas)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com