Menu

Mode Gelap

PULAU SUMBAWA · 3 Feb 2016

Pelayanan PPID di KSB Dinilai Belum Optimal


Pelayanan PPID di KSB Dinilai Belum Optimal Perbesar

Irawansyah: Katanya Terbuka, Tapi Malah Tertutup

Taliwang, KOBAR – Salah seorang wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat, sangat menyayangkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), karena dinilai sangat lamban melayani masyarakat yang membutuhkan data informasi seputar program pemerintah di bumi pariri lema bariri. Apalagi situs yang disediakan dalam layanan website tidak bisa memberikan informasi yang memadai.

Dia menginginkan ada perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik, karena keterbukaan informasi publik dapat mengurangi sengketa publik. Dia juga berharap entri semua data informasi publik, agar bisa memaksimalkan keterbukaan informasi. Kepedulian masyarakat ini sebagai upaya perbaikan menyangkut kepentingan umum.

“Kami melihat program itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan leading sector PPID, terkesan tidak melaksanakannya dengan optimal. Kita berharap leading sector terkait bisa berbenah dan menjalankan PPID sesuai regulasi yang berlaku agar pelayanan publik bisa lebih baik lagi,” tandas, anggota DPRD Sumbawa Barat, Irawansyah S.Pd.

Menurutnya, dengan kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi indikator bahwa masyarakat kita sudah lebih cerdas. Dengan begitu, pemerintah akan lebih hati-hati lagi dalam menggunakan anggaran dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terciptalah masyarakat yang sejahtera.

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di situ sudah jelas diterangkan tentang pelayanan keterbukaan informasi publik. Seharusnya ada petugas yang standbye untuk kerja pelayanan,” ucapnya.

Hasil kunjungannya ke beberapa daerah, ia banyak melihat pelayanan prima terwujud dengan baik karena didukung akses dan pengelolaan pelayanan informasi yang baik. Masyarakat bisa mengakses informasi program pembangunan dan menyampaikan aspirasinya dengan cepat dan tepat.

“Dengan demikian, masyarakat bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tepat dan cepat pula,” tambahnya.

Di sisi lain, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya dan mendapat jawaban dari instansi terkait sehingga aspirasi masyarakat bisa terakomodasi dan ditindaklanjuti oleh instansi yang membidangi.

“Itu yang banyak kami lihat didaerah-daerah lain. Pelayanan informasi disampaikan secara akurat, cepat dan tepat,” imbuhnya.

Ia juga menyatakan, pengelolaan informasi belum terintegrasi sempurna sehingga informasi tidak bisa diakses oleh masyarakat.

“Kecendrungan PPID justru terkesan menyampaikan informasi yang sifatnya seremonial saja,” timpalnya.

Dijelaskannya, pemerintah melalui PPID harus berupaya mengamalkan amanat perundangan mengenai keterbukaan informasi publik dengan mengelola informasi dan dokumentasi yang dikuasai dan menyajikannya sesuai aturan perundangan.

Kebebasan dan keterbukaan informasi diharapkan menjadi semangat demokrasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Sebagai pihak yang memiliki kewajiban memberikan informasi lanjut Irawan, PPID harus berperan aktif menangani masalah keterbukaan informasi publik.

“Antisipasi, jangan menunggu persoalan keterbukaan informasi berkembang hingga menjadi sengketa,” tegasnya.

PPID, lanjutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan informasi yang ada di badan publik atau di masing-masing SKPD. Informasi yang harus disediakan bagi publik meliputi informasi yang secara serta-merta, secara berkala, dan informasi setiap saat.

“Atas jenis informasi itu, maka pihak PPID harus merumuskan informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang,” demikian Irawansyah. (ktas)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com

  • 44
    Manajemen RSUD Didesak Untuk DievaluasiTaliwang, KOBAR - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KSB didesak untuk dievaluasi. Permintaan tersebut diutarakan wakil ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Muhammad Hatta, menyusul dalam beberapa waktu terakhir banyak keluhan terkait proses pelayanan yang selama ini telah disajikan fasilitas kesehatan milik pemerintah itu. “RSUD ini kan baru…
  • 44
    Tambahan Waktu Kontrak Proyek Rumah Adat Bakal Sia-siaTaliwang, KOBAR - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM, sudah beberapa kali meninjau lokasi pembangunan rumah adat yang berada di areal Alun-alun Kota Taliwang, tetapi pengendara EA 1 KH itu hampir belum pernah melihat ada aktifitas pekerjaan di lokasi proyek, sehingga rasa pesimis pekerjaan itu bisa selesai sepertinya tidak mengada-ngada.…
  • 44
    Aset Daerah Yang Mangkrak Disorot DewanTaliwang, KOBAR - Sejumlah aset daerah yang masih mangkrak dan belum dimanfaatkan, menjadi perhatian serius para wakil rakyat di Bertong. Kinerja Pemerintah dipertanyakan, karena hingga saat ini, sejumlah rekomendasi mereka terkait sejumlah aset potensial yang dimiliki daerah tak kunjung bergeliat dan menjadi pundi bagi daerah. “DPRD melalui komisi teknis, dalam hal…
  • 43
    Seteluk dan Taliwang Masih BersengketaTaliwang, KOBAR - Pemerintah Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Seteluk hingga saat ini dilaporkan belum mencapai kata sepakat atas penentuan batas Kecamatan antara Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang dan Desa Meraran Kecamatan Seteluk. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Sumbawa Barat, M Endang Arianto SSos MM, mengatakan,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebenarnya telah memberikan kewenangan kepada kedua…
  • 42
    FP2KSB Siap Berkontribusi Bangun KSBTaliwang, KOBAR - Sejumlah perusahaan besar siap untuk berkontribusi untuk membangun Bumi Pariri Lema Bariri. Sepakat untuk berkontribusi mereka langsung membentuk Forum Perusahaan Peduli Kabupaten Sumbawa Barat (FP2KSB). Rapat pembentukan yang difasilitasi Bupati KSB di ruang rapat terbatas pada rabu 3/9 kemarin menunjuk pemilik PT. Indotan, H Robert Niriyudo sebagai ketua,…
  • 42
    Waspada Demam BerdarahTaliwang, KOBAR - Data milik Dinas kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pasien yang dinyatakan positif terkena penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di bumi pariri lema bariri sampai dengan bulan Januari tahun ini telah mencapai 54 orang. Jumlah penderita penyakit yang bisa mematikan itu meningkat draktis dari tahun sebelumnya, bahkan diakui DBD…
Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Pewarta

Baca Lainnya

Waspada! Hujan dan Potensi Cuaca Ekstrem di NTB

12 Desember 2024 - 13:34

Waspada! Hujan dan Potensi Cuaca Ekstrem di NTB - Prakiraan Cuaca Nusa Tenggara Barat, Kamis 12 Desember 2024

Pilgub NTB: Dana Kampanye Pasangan 3 Tertinggi, Capai Rp 7,1 Miliar

27 November 2024 - 19:46

Pilgub NTB Dana Kampanye Pasangan 3 Tertinggi, Capai Rp 7,1 Miliar - Pengumuman KPU NTB

Pilgub NTB Sepi Peminat? 3 Bakal Paslon Lolos Verifikasi, Publik Diam Seribu Bahasa

20 September 2024 - 14:24

Pilgub NTB Sepi Peminat 3 Bakal Paslon Lolos Verifikasi, Publik Diam Seribu Bahasa - Kandidat Pilkada NTB

KPK Ingatkan Bakal Cakada Wajib Lapor LHKPN

4 September 2024 - 11:50

KPK Ingatkan Bakal Cakada Wajib Lapor LHKPN - Pahala Nainggolan

BMKG: Gempa NTB-Bali Akibat Aktivitas Lempeng Indo-Australia

22 Agustus 2024 - 21:45

BMKG Gempa NTB-Bali Akibat Aktivitas Lempeng Indo-Australia - Gempa Sumbawa Barat

Pilkada NTB 2024: Suara Generasi Z dan Milenial Jadi Penentu

10 Agustus 2024 - 16:53

Pilkada NTB 2024 Suara Generasi Z dan Milenial Jadi Penentu - Mars Ansori Wijaya - Sekretaris KPU NTB
Trending di KOTA MATARAM