Pemerintah Dituntut Pikirkan Nasib KSB Pasca Tambang Newmont

Bappeda: Visi Misi Bupati Terpilih Mengarah Ke Situ

Taliwang, KOBAR – Menjelang ambang batas operasional PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada 2030 mendatang, pemerintah dituntut segera bergegas memulai penggalian potensi ekonomi dan perbaikan sosial masyarakat pasca tambang. Keterlenaan pemerintah dengan menganggap kegiatan itu belum diperlukan, justru akan membuat masyarakat terdampak pertambangan tidak akan siap menghadapi realita, jikalau sumber penghidupan utama mereka terhenti.

Program yang dituangkan harus berupa tindakan nyata dan terukur melalui koordinasi secara intensif seluruh pihak, sehingga dapat menjamin keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat lingkar tambang nantinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbawa Barat, Dr Ir H Amry Rakhman M.Si, menyatakan, perencanaan pengembangan dan pembangunan masyarakat lingkar tambang PTNNT telah dituangkan dalam program khusus dan prioritas selama 5 tahun kedepan. Program itu nantinya menyasar pada antisipasi dan penanganan dampak tambang, baik dari segi lingkungan terlebih lagi sosial ekonomi masyarakat.

“Kalau pemberdayaan masyarakat area tambang tidak perlu menunggu pasca tambang, kami telah menyusun rencana khusus pengembangan sosial ekonomi masyarakat dari sekarang,” timpalnya.

Amry juga mengungkapkan, seluruh aktivitas yang besentuhan langsung dengan pemberdayaan masyarakat di kawasan lingkar tambang, telah disesuaikan dengan visi dan misi bupati terpilih. Nantinya, realisasi program akan dikomunikasikan dengan seluruh instansi terkait dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kabupaten.

“Jelas program ini nantinya telah disesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih, dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan melalui kerjasama seluruh intansi teknis terkait,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sumbawa Barat, Abdul Muis S.Sos M.Si, mengungkapkan, perencanaan pembangunan kawasan lingkar tambang pasca tambang tentu telah dilakukan Bappeda selaku intansi penggagas program daerah. BPMPD sebagai salah satu instansi teknis juga telah mempersiapkan program strategis guna menyambut pasca tambang ini.

“Perencanaannya pasti telah dilakukan Bappeda, kami juga telah menyiapkan langkah antisipatif untuk segala kemungkinan dampak sosial dan ekonomi masyarakat terdampak,” ungkapnya.

Muis melanjutkan, sebagai instansi teknis yang bersentuhan dengan masyarakat nantinya, pihaknya akan memperhatikan segala potensi kawasan untuk dikembangkan secara masif dan terstruktur. Pengembangan ini dengan memanfaatkan totalitas kawasan baik dari pertanian dalam arti luas, geowisata dan wisata bahari dan jenis pengembangan lainnya.

“Pemberdayaan masyarakat lingkar tambang tentunya dengan mempertimbangkan seluruh potensi  yang ada dalam kawasan,” bebernya.

Muis menambahkan, usaha itu tentunya dengan memanfatkan semua jenis sumber pendanaan baik daerah maupun dana khusus desa, bahkan tidak menutup kemungkinan investor.

“Pemerintah akan menggunakan semua sumber dana yang memungkinkan, bahkan investor sekalipun,” timpalnya.

Menurut Muis, berdasarkan beberapa pengamatan, terdapat beberapa tantangan yang memang akan dihadapi dalam proses pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nantinya.

“Memang akan ada tantangan nantinya, seperti mengubah persepsi masyarakat dari semi urban kepada pedesaan, dan ini agak sulit merubahnya,” katanya.

Namun, Muis menyatakan pihaknya akan mengarahkan segala jenis kompetensi penghuni kawasan. Diantaranya pengalaman managerial, etos kerja serta pengalaman kerja yang mumpuni.

“Inilah yang akan dikembangkan dan diarahkan pemerintah. Ini tentunya akan disesuaikan juga dengan potensi representasi kawasan tambang,” demikian Muis. (krom)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com