Halangi Kerja Wartawan, Oknum Perwira Polisi Akan Dilaporkan

Taliwang, KOBAR – Era kebebasan dan kemerdekaan pers di republik ini memang telah dirasakan, namun masih ada saja segelintir orang, bahkan masih ada oknum pejabat dan penegak hukum yang alergi dengan profesi jurnalis. Padahal belum lama berselang, Hari Pers Nasional (HPN) baru saja dirayakan secara meriah, antar para pewarta dan Presiden Jokowi, di Lombok, yang mengusung tema “Pers Yang Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara”.

Kejadian yang cukup mengganggu kemerdekaan pers terjadi di bumi pariri lema bariri. Dua wartawan yang bertugas di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menilai sikap yang ditunjukkan salah seorang oknum Perwira Polisi di Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat jelas-jelas menghalangi kebebasan Pers. Abdul Faruk, Wartawan Radar Sumbawa (Lombok Post Grup) dan Heri Andi, Wartawan Suara NTB, mengaku sengaja dihalang-halangi, saat melakukan peliputan serah terima jabatan (Sertijab) Bupati KSB, di Aula Graha Fitrah,  Kamis (18/2).

Menurut kedua wartawan itu, saat hendak masuk dalam ruangan tempat dilaksanakannya Sertijab, oknum perwira polisi itu, yang belakangan diketahui sebagai Kasat Reskrim di Polres KSB, dengan tegas melarang keduanya masuk bersamaan. Padahal keduanya sudah menunjukkan kartu identitas, dan semua orang yang menyaksikan bahkan memastikan jika kedua wartawan itu memang benar-benar wartawan yang bertugas di KSB. Tapi upaya yang dilakukan kedua awak media ini tidak digubris. Kasat reskrim hanya membolehkan salah satu dari dua wartawan ini masuk, dengan alasan cukup ada perwakilan saja.

“Masing-masing media punya hak mendapatkan informasi dan meliput sebuah kegiatan. Karena masing-masing media punya sudut pandang sendiri dalam menyajikan informasi dalam bentuk berita kepada publik. Sejak kapan media yang satu bisa diwakili media yang lain. Kalau seperti itu pandangannya, sama saja itu membiarkan adanya upaya plagiat,” tegas Abdul Faruk, Wartawan Radar Sumbawa, Grop Lombok Post, yang ikut menjadi korban karena sikap arogansi Polisi.

Faruk menceritakan, saat itu ia bersama Heri Andi wartawan Suara NTB sama-sama baru tiba dari Mataram karena ikut dalam rombongan Bupati dan Wakil Bupati KSB yang baru dilantik. Namun saat akan masuk dalam gedung Graha Fitrah tiba-tiba mereka dicegat dan ditanyakan tentang kepentingannya apa. Faruk sendiri bahkan mengaku sudah menjelaskan kalau ia dari media yang ingin meliput kegiatan Sertijab itu. Ia bahkan menunjukkan identitasnya bersama dengan Heri Andi, tapi lagi-lagi dilarang masuk.

“Kasat Reskrim beralasan, sudah ada media di dalam, jadi cukup perwakilan saja. Saya juga sempat menyampaikan tidak ada istilah perwakilan dalam meliput sebuah berita apalagi medianya berbeda-beda. Tapi kasat reskrim tetap bersikukuh, melarang kami tidak boleh masuk,” terang Faruk.

Lama berdebat termasuk menjelaskan  pelarangan itu  bagian dari upaya menghalang-halangi kegiatan jurnalistik. Kasat Reskim kembali mengatakan hanya satu orang saja yang bisa masuk, sementara yang lain diminta menunggu di luar.

“Saya tidak paham apa alasannya hingga hanya satu orang saja yang bisa masuk. Katanya cukup perwakilan, kami ini bukan berdemo atau hearing sehingga cukup diwakili. Tapi kami ini melaksanakan tugas kami sebagai jurnalis yaitu meliput berita. Apa yang kami lakukan itu jelas-jelas sudah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ungkap Faruk.

Dalam UU Pers tadi dijelaskan semua terkait hak-hak wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Termasuk sanksi bagi yang senjaga menghalangi-halangi tugas jurnalistik.

“Kalau berbicara aturan dan hukum, Kasat Reskrim saya rasa lebih paham. Tapi kami seakan dipaksa untuk melakukan plagiat, dengan alasan cukup diwakili saja. Inikan lagi-lagi tidak sesuai kode etik kami. Di kode etik jurnalistik itu jelas disebutkan dalam pasal 2, bahwa wartawan indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara profesional itu jelas diantaranya Menunjukkan identitas diri dan tidak melakukan plagiat termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri,” tukas Faruk.

Sementara itu, Heri Andi, Wartawan Suara NTB juga menyatakan hal yang sama. Ia  mengaku telah melakukan berbagai upaya dengan menjelaskan terkait tugas jurnalistik tidak bisa diwakili apalagi itu medianya berbeda.

“Kami tetap ditahan tidak boleh masuk. Inikan cara yag tidak benar. Itu hanya kegiatan seremonial kok, tidak ada yang rahasia dalam kegiatan itu. Tapi tetap saja kami dilarang dan hanya bisa satu orang yang masuk sebagai perwakilan. Apa iya seperti itu,” sesalnya.

Heri Andi dengan tegas menilai, apa yang dilakukan Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat  adalah bagian dari upaya menghalangi tugas Pers.

“Ada kesan arogansi di sini. Bahkan itu terkesan mengintimidasi,” cetusnya.

Atas sikap Kasat Reskrim yang dinilai berlebihan dan terkesan arogan tersebut, secara resmi baik Abdul Faruk maupun Heri Andi akan bersurat dan mengajukan keberatan mereka ke Kapolda NTB, Kapolres KSB, Dewan Pers serta PWI NTB. Ini dilakukan agar jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi di kemudian hari.

“Sengaja menghalangi-halangi tugas media akan menjadi kebiasan bagi oknum oknum aparat untuk menunjukkan arogansinya,” tegas Andi. (ktas)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com