TKD Pegawai dan Dana Aspirasi Dewan Bakal Ditiadakan

Bupati: Gaji Honorer Akan Disesuaikan UMK

Taliwang, KOBAR – Penghapusan dana aspirasi dewan yang didengungkan pasangan Dr Ir H W Musyafirin MM – Fud Syaifuddin ST, saat Pilkada lalu kini menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Setelah resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, dana aspirasi yang selama ini ditengarai menjadi ”isu panas” dan menyedot sorotan tajam hingga mengundang kecurigaan tersebut akan ditiadakan.

“Itu sudah menjadi komitmen kami. Kedepan tidak ada lagi yang namanya dana aspirasi,” ungkap Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, di hadapan  kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Camat, Lurah, Kepala Sekolah, dan seluruh Kepala Desa, saat menggelar rapat terbuka  di lantai III gedung Setda, Jum’at (19/2).

Menjawab soal dana aspirasi, Bupati menambahkan, sudah seharusnya ditiadakan, karena menjadi beban berat APBD. Dengan demikian, untuk menyalurkan aspirasi dapat melalui musyawarah bersama.

”Jumlah dana aspirasi itu kan cukup besar. Sementara anggaran APBD perlu dipergunakan pada program pembangunan yang jauh lebih penting,” tambahnya.

Pertimbangan lainnya adalah untuk mengantisipasi tidak meratanya bantuan, serta bantuan ganda untuk satu kegiatan. Padahal, masih banyak wilayah lain yang membutuhkan bantuan.

”Bisa terjadi, bantuan atau pembangunan jatuh ke wilayah tertentu saja sesuai dengan wilayah pemilihannya. Tidak menutup kemungkinan satu wilayah juga mendapat bantuan yang berasal lebih dari satu anggota,” ujarnya.

Menurutnya, sifat pekerjaannya juga kemungkinan hanya meneruskan pekerjaan. Misalnya dana aspirasi tahun lalu untuk saluran irigasi A, tahun berikutnya dana aspirasi kembali jatuh pada saluran A, dengan alasan meneruskan pekerjaan yang belum selesai.

”Padahal mungkin masih ada pembangunan lainnya yang lebih dibutuhkan atau menjadi prioritas. Dan sebenarnya aspirasi dewan juga sudah diakomodir dalam Musrenbang,” tutur Bupati.

Sama halnya dengan dana aspirasi, Bupati juga menyampaikan akan menghapus sementara Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi para PNS. Meski Ia pun, memahami kebijakan untuk meniadakan sementara TKD itu, nantinya akan banyak mengundang reaksi beragam, tetapi ia beralasan penganggarannya telah menjadi beban dalam struktur APBD.

“Memang berat rasanya, tetapi ini penting untuk menempatkan posisi anggaran dalam APBD pada penggunaan yang proporsional dan seadil-adilnya,” katanya.

Kendati demikian, kabar gembira disampaikan Bupati, dengan akan menaikkan gaji para honorer yang bertugas di lingkup Pemda setempat.

Menurut Bupati, jika melihat pendapatan honorer saat ini tentunya sangat tidak mencukupi jika dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok dan lainnya yang mengalami kenaikan. Karena itu, gaji honorer menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

“Besarannya akan kami sejajarkan dengan standart UMK yakni sebesar Rp 1.400.000 per bulan,” ungkapnya.

Kenaikan gaji para honorer ini lebih pada faktor tingkat produktivitas kinerja yang diamatinya cukup baik. Ditambah lagi para honorer  telah bekerja bertahun-tahun mengabdikan dirinya pada daerah.

“Adanya tenaga honorer telah turut membantu pembangunan daerah ini. Karenanya, sudah selayaknya diberdayakan dengan meningkatkan pendapatannya. Ini juga tentunya harus di dibarengi dengan perlunya para honorer meningkatkan lagi produktivitas kinerjanya,” demikian Bupati. (ktas)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com