Ketua DPRD: Dana Aspirasi Kebijakan Nasional, Bahkan Telah Diperdakan

Taliwang, KOBAR – Rencana penghapusan dana aspirasi dewan yang didengungkan pemerintahan baru kabupaten Sumbawa Barat telah menimbulkan persepsi beragam dari sejumlah kalangan. Rencana itu bahkan menjadi “Bola Liar”, terlebih lembaga legislatif itu ditengarai belum mampu menempatkan dana aspirasi selama ini dengan adil. 

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumbawa Barat, M Nasir ST, menyatakan, peruntukan dana aspirasi sebenarnya untuk menjawab harapan-harapan masyarakat yang diwakili.

“Disini saya ingin luruskan, dana aspirasi itu tidak benar disalahgunakan ataupun tidak tepat sasaran, tetapi digunakan demi menjawab harapan-harapan masyarakat yang diwakili,” sanggahnya.

Menurutnya, alokasi dana aspirasi disampaikan ke masyarakat, manakala DPRD melaksanakan Reses atau saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat sebagai penyampaian aspirasi.

“Perlu juga dipahami, dana aspirasi ini tidak hanya ada di KSB, tetapi kebijakan nasional dari DPR RI, provinsi dan kabupaten,” timpalnya.

Ditegaskan Nasir, yang saat itu didampingi Ketua Fraksi Indonesia Raya, Mustakim Patawari LM, meskipun ada wacana untuk menghapusnya, semestinya lebih dulu dibicarakan secara bersama-sama. Apalagi kaitan dengan dana aspirasi tersebut sudah diperdakan  dalam Perda APBD tahun Anggaran 2016.

“Jadi, ada Perda yang mengikat tentang dana aspirasi itu. Jikapun dihapus itu sah-sah saja selama dibicarakan secara bersama- sama,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Indonesia Raya, Mustakim Patawari LM, menyatakan, sebetulnya, selain masyarakat termasuk DPRD tadinya berharap komunikasi politik yang awal-awal disampaikan ke publik oleh pemerintahan baru Sumbawa Barat, sedapat mungkin merujuk pada arahan Gubernur NTB saat pelantikan. Mereka dihimbau untuk merangkul DPRD sebagai mitra sejajar dalam pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat.

“Dalam konteks ini, apapun kebijakan yang diambil sedapat mungkin jangan dulu dilempar ke publik. Elegannya kan harus dibicarakan secara bersama-sama, utamanya mengenai dana aspirasi tadi,” sesalnya.

Menurut politisi partai Demokrat ini, dana aspirasi merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif karena dibicarakan secara bersama-sama dalam pembahasan anggarannya.

“Kalau dibilang tidak tepat sasaran, semestinyakan harus ada ukurannya, semisal hasil kajian ataupun hasil-hasil yang berkenaan dengan penyalahgunaan anggarannya,” tegasnya.

Secara kelembagaan, Mustakim tidak mempermasalahkan dana aspirasi itu dihapus. Apalagi peruntukannya bukan untuk DPRD tetapi untuk kepentingan masyarakat.

“Jadi, kalau itu sudah menjadi kebijakan, ya silahkan saja untuk dihapus, kita tidak mempermasalahkannya. Tetapi jika aspirasi itu dikatakan tidak tepat sasaran, mari dilakukan audit dulu secara menyeluruh agar semuanya terbuka,” demikian Mustakim. (ktas)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com