Taliwang, KOBAR – Sejumlah perusahaan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbawa Barat pada tahun anggaran 2016 ini tidak lagi diberikan suntikan modal. Lantaran setelah dilakukan evaluasi, BUMD maupun perusahaan mitra pemerintah tersebut dinilai selalu tekor alias tidak menunjukkan perkembangan dalam mengelola modal yang digelontorkan pemerintah.
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (APP) Setda Sumbawa Barat, Nurdin Rahman SE, menyatakan, selain tidak menunjukkan progres yang baik, pemerintah menghentikan penyertaan modal ke sejumlah BUMD karena faktor pemerintah lebih membutuhkan anggaran yang cukup besar demi menunjang proses pembangunan sektor lain.
”Sudah tidak ada lagi toleransi, karena mereka tidak menunjukkan perkembangan apapun dalam pengelolaannya. Boleh dibilang keuntungan yang didapat pemerintah tidak ada,” tegasnya.
Menurutnya, BUMD dan perusahaan mitra pemerintah yang pada tahun sebelumnya mendapat penyartaan modal diantaranya, Perusahaan Daerah (Perusda), PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Koperasi Pegawai Negeri Sipil Bintang Bano.
Hanya saja lanjut Nurdin, dari sejumlah BUMD dan perusahaan tadi, Perusda tercatat tidak menunjukan perkembangan apapun. Utamanya dari sisi keuntungan, sesuai besaran penyertaan modal yang diterima dari pemerintah, setiap akhir tahun tutup buku, selalu dilaporkan merugi.
“Kita tidak paham ada dengan Perusda ini?. Terlebih, setiap akhir tahun pembukuan, perusahaan itu sama sekali belum menunjukkan perkembangan neraca laba yang diterima daerah,” cetusnya.
Ia tidak menampik dari sejumlah Perusahaan yang menerima suntikan penyertaan modal tersebut, hanya Koperasi Pegawai Negeri Sipil Bintang Bano dan PD BPR yang menunjukkan progres sangat baik dalam mengelola penyertaan modal, dimana tahun buku 2015 lalu mampu meraup laba sebesar Rp 400 juta.
Meski demikian, Nurdin mengaku tidak bisa merinci saat ditanya mengenai besaran total penyertaan modal yang telah digelontorkan Pemerintah ke sejumlah BUMD dan perusahaan mitra pemerintah itu. Begitu juga, soal target besaran laba yang diterima Pemerintah setiap akhir tahun tutup buku.
“Saya tidak bisa menghafal berapa pastinya, karena harus melihat dulu data pastinya,” tukasnya.
Saat ini pemerintah tetap akan melakukan pembinaan terhadap Perusda maupun BUMD lainnya yang dinilai belum mampu mengelola penyertaan modal dengan baik. Apalagi ada catatan-catatan khusus yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMD tersebut. (ktas)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 58
Taliwang, KOBAR - Besaran pendapatan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2016 diproyeksikan mencapai Rp 1,2 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp 365 miliar dari pendapatan APBD murni 2016 sebesar Rp 825 miliar. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dr Ir H Amry Rakhman MSi, mengatakan,… - 56
Bupati: Pendataan Sasaran Harus Bersih dari Unsur Politis dan Bebas KKN Taliwang,KOBAR - Setelah program jambanisasi sukses digulirkan, Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat dibawah kepemimpinan Dr Ir H W Musyafirin MM - Fud Syaifuddin ST, kembali akan menggulirkan program pro-rakyat. Salah satunya program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu. Bupati Sumbawa Barat,… - 52
Firin: Mempermudah Bukan Berarti Boleh Melanggar Aturan Taliwang, KOBAR - Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumbawa Barat perlu didukung laju investasi di berbagai sektor. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan akan memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di bumi pariri lema bariri. Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H… - 51
Firin: Tak ada Lagi yang Meminta-minta Proyek Ke Bupati dan Wabup Taliwang, KOBAR - Tim khusus monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan beberapa program yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaporkan telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) guna untuk memastikan agar proyek penunjukan langsung (PL) di lingkungan Pemerintah… - 50
Rencana bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Kecamatan Poto Tano akan dihibahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kian menjelang pasti. Sehingga rencana tersebut langsung direspon positif, baik oleh Pemkab maupun DPRD setempat, dengan mengancang-ancang, akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp… - 50
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejatinya didirikan agar pemerintah daerah memiliki unit usaha yang bisa mendatangkan laba. Dengan begitu, tugas unit-unit usaha tersebut dihajatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, faktanya, sejumlah BUMD yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak mampu memberi pengaruh signifikan terhadap PAD. Ketidakmampuan mereka dalam…
Komentar