Nurdin: Provinsi dan Kabupaten Perlu Bersinergi
Taliwang, KOBAR – Kunjungan silaturrahim dan reses Anggota DPRD NTB Dapil V ke Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (15/3), tidak disia-siakan oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, DPRD KSB, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala SKPD dan sejumlah wartawan. Bupati menyampaikan beberapa hal terkait infrastruktur dan sarana publik yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan dan sangat membutuhkan perhatian dan sentuhan dari Pemerintah Provinsi NTB, termasuk mengeluhkan proses pengalihan kewenangan Pemerintah kabupaten (Pemkab) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Saya sangat setuju dengan konsep sinergitas daerah, jalannya sudah terbuka untuk kita bekerjasama dalam memenuhi hak-hak masyarakat,” kata Bupati.
Namun Bupati berkeluh kesah, terkait dengan penarikan beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten ke Provinsi. Pada prinsipnya, Ia meminta agar Pemprov dapat memperhatikan pula hak pemerintah kabupaten utamanya dalam pengambilan pegawai PNS, mesti dilakukan pembahasan terlebih dahulu antar dua belah pihak.
“Saya kira ini tidak pas, mengingat hanya PTT ditinggalkan di sini,” bebernya.
Kedepannya, hal-hal seperti ini dapat dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan persepsi tentang batas kewenangan Kabupaten dan Provinsi.
“Kedepan kita perlu komunikasikan, baik pembangunan maupun perpindahan pegawai Kabupaten ke Provinsi,” tukas Bupati.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Provinsi NTB, Nurdin Ranggabarani SH MH, menyatakan, agar proses pembangunan daerah lebih terarah, semua pihak harus saling bersinergi demi percepatan pembangunan di bumi gora ini.
“Provinsi dan Kabupaten perlu sinergitas dalam mempercepat pembangunan,” tandas Nurdin.
Menurutnya, upaya percepatan pembangunan di NTB perlu dilakukan dengan serius. Berbagai pihak pun dituntut bersinergi untuk mencapainya. Apalagi NTB dibentuk oleh beberapa daerah Kabupaten, sehingga baik provinsi maupun Kabupaten harus memiliki visi yang sama terhadap arah kebijakan pembangunan masing-masing.
Memang dalam praktiknya, lanjut Nurdin, Provinsi terkesan berjalan sepihak dalam penerapan program pembangunan. Begitu pula Kabupaten, secara jelas penyampaian aspirasi ke Provinsi masih belum dianggap maksimal.
“Ya, kami sendiri tidak tahu persis seperti apa kendala daerah, apalagi dengan minimnya komunikasi,” imbuhnya.
Melalui kesempatan yang sama, Nurdin mengungkapkan, pertemuan langsung dirinya dengan SKPD yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, setidaknya sebagai wadah untuk mendapatkan informasi program yang mungkin didapatkan baik APBD Provinsi maupun APBN.
“Saya kira bagus, karena kita bisa langsung mengetahui seperti apa gambaran program Provinsi dan Pusat,” timpalnya.
Dirinya menekankan, pentingnya sinergitas antar lembaga ini agar pembangunan tidak tumpang tindih, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
“Semuanya untuk pelayanan prima kepada masyarakat,” pungkasnya. (krom)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 51
Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memberikan paket sarana air bersih dan sanitasi kepada 3.740 kepala keluarga, di Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Selasa (20/02/2018). Hal itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin M.M, kepada Kepala Desa Tuananga, mewakili para penerima. Sarana air bersih dan… - 50
Taliwang, KOBAR - Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, tak bosan-bosan mengabarkan, bahwa Bedah Rumah merupakan program selanjutnya yang siap digulirkan pasca suksesnya program jambanisasi. Untuk menyukseskan program tersebut, tak tangung-tanggung, Pemerintah akan menggelontorkan Rp 10 miliar melalui APBDP 2016. “Melalui program ini, lima tahun kedepan, Rumah Tidak… - 50
6 orang peserta seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Tinggi Pratama, yang diketuai oleh Dr KH Zulkifli Muhadli SH MM. Kendati dinyatakan lulus, tiga calon dengan rangking terbaik ada di tangan Bupati hingga selanjutnya akan ditetapkan menjadi satu yang… - 49
8 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Sumbawa Barat dilaporkan mendapat raport merah akibat belum menyelesaikan laporan keuangan tahun 2016 lalu. Kedelapan SKPD itu bahkan dituntut untuk segera memperbaiki dan menyelesaikan laporan keuangan itu sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah… - 49
“Disandang Selama 3 Tahun Berturut-turut” Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, kembali berhasil meraih penghargaan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2016. Pencapaian ini merupakan kali ketiga setelah sebelumnya juga mengantongi predikat yang sama atas laporan keuangan tahun… - 49
“Penerima Akan Diumumkan Terbuka” Taliwang, KOBAR - Selain berkoordinasi tentang rencana aksi pencegahan korupsi (Renaksi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui koordinator supervisi Wilayah NTB meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk waspada terhadap pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos) yang dinilai sebagai area rawan korupsi. "Ya, KPK juga meminta agar kita…
Komentar