“Didealine Hingga Akhir Maret”
Taliwang, KOBAR – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menghimbau seluruh Desa untuk segera menyelesaikan semua Progress Report pemerintahannya. Yaitu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2015.
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa BPMPD, Abdul Muis SSos MSi, menyatakan, pihaknya telah memberikan tenggat waktu penyelesaian penyusunan LKPJ dan LPPD Seluruh Desa hingga akhir Bulan Maret tahun ini.
“Kami telah memberikan dealinenya sampai akhir bulan ini,” kata Muis.
Muis menyatakan, seluruh laporan yang harus diselesaikan pemerintah Desa adalah hasil dari penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2015. LKPJ dan LPPD yang telah disusun Pemerintah Desa, harus diparipurnakan di desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ini penting dilakukan sebagai evaluasi penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya.
“LKPJ itu berisi penggunaan dan pengelolaan keuangan Desa selama satu tahun anggaran, sedangkan LPPD berisi pencapaian pembangunan selama tahun anggaran. LKPJ lebih kepada penyerapan anggaran dan lain-lain, sedangkan LPPD contohnya, tahun ini berhasil membangun gedung ini, pembangunan ini dan lain-lain,” terang Muis.
Muis menambahkan, LKPJ dan LPPD yang diparipurnakan di tingkat Desa, harus disertai Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD). Selanjutnya, harus ditembuskan ke Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui BPMPD.
“IPPD ini harus diumumkan ke seluruh masyarakat, baik melalui media cetak, elektronik maupun papan pengumuman di Desa. Diantaranya memuat, penyerapan anggaran dan pembangunan yang telah dilaksanakan,” timpal Muis.
Dikatakan Muis, tidak rampungnya LKPJ dan LPPD oleh Desa, akan mengganggu pencairan dana desa, sehingga pencairannya tidak sesuai jadwal. Hal ini pula lanjut Muis, akan berimplikasi pada perlambatan pembangunan di tingkat Desa.
“Ya, tentu itu akan menghambat proses pembangunan Desa,” bebernya.
Selain itu lanjut Muis, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah jumlah serapan anggaran Desa harus maksimal. Mengingat akan menjadi acuan pencairan anggaran pada tahun berikutnya.
“Pemberian anggaran tahun berikutnya sesuai dengan penggunaan anggaran tahun sebelumnya,” ungkap Muis.
Jika pemerintah Desa telah mempergunakan anggaran dengan maksimal, maka anggaran yang akan dikucurkan akan meningkat. Begitu pula dengan Desa yang gagal memaksimalkan anggarannya, apalagi tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemungkinan besar pemerintah tidak akan meningkatkan anggaran pemerintah desa tersebut.
“Jadi, siap-siap Desa dikomplain masyarakatnya sendiri,” tukasnya.
Dengan demikian, pihaknya mendorong pemerintah Desa untuk serius menggarap kedua Laporan itu (LKPJ dan LPPD, Red) sebelumnya masa berlaku penyerahannya habis.
“Harus sesuailah waktunya, sehingga tidak akan ada masalah untuk Desa nantinya,” demikian Muis. (krom)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 44
Taliwang, KOBAR - Alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di tahun 2015 sebesar Rp 16,65 miliar. Dana itu akan dibagi kepada 57 Desa dengan sistem pembagian yang telah diatur dalam Petunjuk Tekhnis (Juknisnya), bahkan semua desa sudah mengetahui berapa dana yang akan diterima, termasuk mengetahui bahwa… - 42
Taliwang, KOBAR - Kendati Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 16 Desa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah ditetapkan Oktober 2016 mendatang, namun evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Pilkades yang mengatur tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa hingga kini belum dituntaskan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Imbasnya, pelaksanaan Pilkades… - 42
Taliwang, KOBAR - Sebanyak 18 Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dilaporkan telah siap untuk menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak, Besok, Minggu, (7/10). 18 jabatan Kepala Desa tersebut akan diperebutkan oleh 56 orang Calon Kepala Desa. Pemerintah KSB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD), menyatakan telah mempersiapkan… - 40
Jereweh, KOBAR - Pemerintah Kecamatan Jereweh meminta Pemerintah Provinsi NTB dan para pihak terkait lainnya untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktifitas pertambangan galian C yang berada di wilayahnya. Utamanya aktifitas penambangan galian batu kapur di Olat Rarang Desa Belo Kecamatan Jereweh. Camat Jereweh, Firmansyah SPd MM, mengatakan, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya,… - 40
Taliwang, KOBAR - Sejumlah aset daerah yang masih mangkrak dan belum dimanfaatkan, menjadi perhatian serius para wakil rakyat di Bertong. Kinerja Pemerintah dipertanyakan, karena hingga saat ini, sejumlah rekomendasi mereka terkait sejumlah aset potensial yang dimiliki daerah tak kunjung bergeliat dan menjadi pundi bagi daerah. “DPRD melalui komisi teknis, dalam hal… - 39
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2016 ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18 Miliar untuk membebaskan lahan yang diatasnya akan berdiri bangunan milik daerah. Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Sekretariat Daerah (Setda) setempat, M Endang Arianto SSos, membenarkan hal tersebut. Ia…
Komentar