Mustafa: Kami Dukung, Asal Tidak Melenceng
Taliwang, KOBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menanggapi baik Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda), Nomor 308/177/Setda/II/2016, tentang kewajiban pelaporan semua kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya dibawah Rp 200 juta ke Bupati. Namun sejumlah Anggota Parlemen yang berkantor di Bertong itu pun mewanti-wanti kemungkinan akan terjadinya politisasi pada penunjukan rekanan proyek penunjukan langsung (PL) itu.
Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat, Mustafa HMS, menyatakan, dirinya mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah selama memberikan manfaat yang baik bagi semua pengusaha.
“Ya, jika kebijakannya bertujuan untuk percepatan pembangunan dan pemerataan, tentu kami akan dukung,” katanya.
Menurutnya, pengambilan kebijakan tersebut diterapkan pemerintah berdasarkan pertimbangan termasuk pengalaman managerial yang dimiliki sebelumnya baik Bupati maupun Wakil Bupati.
“Saya kira kebijakan itu juga sudah melalui perhitungan-perhitungan lain yang lebih matang,” terang Mustafa.
Ia tidak memungkiri Surat Edaran (SE) tersebut memang mengisyaratkan pemerintah ingin melakukan pekerjaan pembangunan secara maksimal dan terarah. Dan jika hal itu benar-benar direalisasikan dengan baik, maka pembangunan daerah akan berkualitas.
Terlepas dari segala dukungan yang diberikan pihaknya, pemerintah tentu harus memiliki tanggung jawab penuh dan memastikan pemerataan proyek PL tersebut berazaskan keadilan.
“Sesuai dengan maksud dari SE itu, pemerintah tentu harus menjalankannya,” timpalnya.
Namun, dirinya mengingatkan agar seluruh pelaksanaan kebijakan harus dilaksanakan dengan adil tanpa membuat pihak lain merasa tidak diperhatikan. Apalagi pelaksanaannya hanya mengutamakan kepentingan kelompok atau tim sukses hingga meresahkan pihak-pihak lainnya.
“Jika ada kepentingan politik di dalamnya, maka disitu akan timbul tanda tanya besar,” katanya.
Sehingga sebagai wakil rakyat, dirinya akan mengawal penuh kebijakan pemerintah terebut agar tetap pada koridor yang sesuai dengan tujuan awal dikeluarkannya kebijakan itu.
“Tentu, kami pasti menggunakan fungsi pengawasan jika nantinya ada yang tidak sesuai dengan tujuannya,” demikian Mustafa. (krom/ktas)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 57
Taliwang, KOBAR - Maraknya Penambangan Tanpa Izin (PETI) kurun waktu terakhir ini, membuat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kelabakan dan dipaksa untuk putar otak. Maklum dampak lingkungan yang ditimbulkan PETI sangat meresahkan dan berimbas panjang. Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, belum lama ini, menyampaikan, bahwa dirinya baru… - 54
“Bupati Targetkan Adipura Tahun 2020” Taliwang, KOBAR - Hingga menjelang usianya yang ke 15 tahun, Piala Adipura yang 4 tahun silam pernah diidamkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum juga terwujud. Pada tahun 2017, Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, kembali menggaungkan hal itu. Dan Bupati telah memasang… - 52
Taliwang, KOBAR - Momentum progress report bakal kembali dimanfaatkan oleh kandidat calon Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk mendeglarasikan diri. Kesempatan progress report tahun sebelumnya pernah dimanfaatkan wakil Bupati KSB, Drs H Mala Rahman untuk menyampaikan kesiapan berlaga pada pesta demokrasi yang akan dihelat pada tahun 2015 mendatang. Indikasi pemanfaatan momentum… - 52
Taliwang, KOBAR - Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, dalam suatu kesempatan menyebutkan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM-Dikdas) harus dapat dituntaskan di tahun 2017 ini. Untuk memenuhinya, kembali akan digelontorkan anggaran sekitar Rp 24 miliar dari kantong APBD-P. "Sebelumnya kita telah mengintervensi pemenuhan SPM-Dikdas ini … - 51
Taliwang, KOBAR - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM berharap kepada 25 orang anggota DPRD KSB yang dilantik menjadi mitra kerja terbaik eksekutif dalam melaksanakan roda pemerintahan. Diingatkan Kyai Zul sapaan akrab Bupati KSB, anggota DPRD adalah bagian dari pemerintahan yang tidak bisa terpisahkan, karena eksekutif… - 51
Taliwang, KOBAR - Peran kunci Camat selaku pemangku kebijakan di wilayah kecamatan berdasarkan pantauan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selama ini, dinilai belum maksimal. Beberapa tugas dan fungsi pokok yang diharapkan mampu dieksekusi dengan baik, justru para Camat yang dipercayakan, tidak mengerti atau malah menyepelekan pentingnya segala bentuk dokumentasi kegiatan baik tulisan…
Komentar