Belum beroperasinya hingga kini Balai Latihan Kerja (BLK) di Poto Tano, berdampak buruk bagi kemajuan sumber daya manusia (SDM) lokal Sumbawa Barat. Padahal BLK sangat penting untuk menunjang produktivitas pekerja, peningkatan keterampilan, serta kompetensi pekerja, sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini.
Namun, ‘angin surga’ untuk memfungsikan BLK Poto Tano tersebut, kini datang dari salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan NTB, Ia berjanji akan mengkoordinasikan keberadaan BLK yang telah lama mangkrak tersebut dengan Kementerian terkait.
Jikalau berhasil, maka dua jempol patut diacungi, sebab salah satu faktor timbulnya pengangguran adalah tidak terserapnya angkatan kerja oleh dunia industri karena SDM yang ada tidak memenuhi kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja, akibat fungsi BLK yang mandul dan tak terurus.
Kita tentu tak mau menjadi penonton di daerah sendiri. Skill dan keahlian tertentu harus dimiliki oleh setiap masyarakat usia aktif dan produktif di daerah ini, jika ingin hidup layak dan mapan secara ekonomi. **
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 53
Rencana bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Kecamatan Poto Tano akan dihibahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kian menjelang pasti. Sehingga rencana tersebut langsung direspon positif, baik oleh Pemkab maupun DPRD setempat, dengan mengancang-ancang, akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp… - 48
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pelatihan dan Produktivitas (Lattas) pada Kementerian Tenaga Kerja akhirnya resmi menghibahkan Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano ke Pemkab Sumbawa Barat. Penyerahan BLK itu dilakukan langsung Dirjen Lattas di ruang kerjanya, minggu lalu di Jakarta. "Benar, saya sendiri yang menerima penyerahan hibah… - 46
“Aset Pemerintah Pusat Ini Telah Bertahun-tahun Mangkrak” Taliwang, KOBAR - Kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano yang selama ini mangkrak dan tak terurus menjadi perhatian khusus Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan NTB, Hj Baiq Diah Ratu Ganefi SH. Ia mengaku, berdasarkan hasil peninjauannya di lapangan, BLK yang dibangun… - 43
Gebrakan "Luar Biasa" pemerintahan baru Kabupaten Sumbawa Barat dengan akan menghapus dana Aspirasi DPRD setempat patut diacungi dua jempol. Meski pada akhirnya penghapusan dana itu akan membuat kalangan DPRD "Susah Tidur" dan menimbulkan reaksi beragam, tetapi kebijakan itu sudah sangat tepat, agar peruntukan anggaran daerah digunakan sesuai pada tempatnya, proporsional… - 42
Program Jambanisasi yang digulirkan kepemimpinan dwi tunggal, Dr Ir H W Musyafirin MM - Fud Syaifuddin ST, kini telah memasuki target 100 hari kerja. Program yang sebelumnya ini dinilai sebagian pihak sebagai program politik tersebut kini banyak yang memuji karena dianggap tepat sasaran. Selain dikerjakan secara bergotong royong, program ini… - 42
“Naik 11,44 % dari UMK 2016” Taliwang, KOBAR - Beberapa pihak yang dilibatkan Dewan Pengupahan dalam penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa Barat tahun 2017 menilai bahwa Rp 1.786.300 adalah angka yang cukup realistis. Karena penetapan besarannya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 yang memperhitungkan nilai inflasi dan…
Komentar