“Aset Pemerintah Pusat Ini Telah Bertahun-tahun Mangkrak”
Taliwang, KOBAR – Kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano yang selama ini mangkrak dan tak terurus menjadi perhatian khusus Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan NTB, Hj Baiq Diah Ratu Ganefi SH. Ia mengaku, berdasarkan hasil peninjauannya di lapangan, BLK yang dibangun beberapa tahun silam di atas lahan seluas 10 hektar tersebut belum difungsikan sesuai peruntukannya.
“Saya bahkan mengamati BLK itu ditelantarkan, tak terurus dan terkesan mati suri,” ungkap Ratu Ganefi.
Kunjungannya ke Kabupaten Sumbawa Barat termasuk ke daerah-daerah lainnya dalam rangka silaturrahmi hingga menyerap aspirasi masyarakat. Khusus mengenai BLK Poto Tano tersebut, ia menyatakan, memang sangat perlu difungsikan. Apalagi dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini, keberadaan BLK sangat dibutuhkan masyarakat ketika pemerintah membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.
“Jadi keberadaan BLK inilah yang sebenarnya diharapkan mampu membuat pelatihan-pelatihan bagi masyarakat demi memenuhi bursa tenaga kerja yang semakin kompetitif,” timpalnya.
Menurutnya, kondisi BLK Poto Tano yang belum berfungsi tersebut akan menjadi atensi khusus untuk disampaikan ke Kementerian terkait. Termasuk akan menyampaikan kelanjutan nasib BLK Poto Tano dalam kaitan apakah akan dihibahkan ke pemerintah kabupaten ataukah akan tetap menjadi cantolan pemerintah pusat.
“Kita akan menyampaikan hal itu karena sangat penting untuk mempercepat operasional maupun aktifitas BLK itu sendiri,” cetusnya.
Hanya saja dari hasil koordinasinya dengan dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) setempat disampaikan, jika status BLK itu jangan dulu dihibahkan ke Kabupaten. Biarlah pemerintah pusat yang mengatur segalanya sesuai dengan rencana terdahulu, baik mengenai kelengkapan sarana dan prasarananya atau hingga kondisinya sudah benar-benar baik, baru kemudian dihibahkan ke Kabupaten.
“Itu alasan yang disampaikan Dinas. Pemberiaan hibah baru akan diterima setelah sarana dan prasarana penunjang beserta alat kelengkapan lainnya lengkap atau clear disediakan pemerintah pusat,” bebernya.
Namun, saat diminta tanggapannya soal status BLK, yang saat ini dalam proses penyelidikan hukum pihak Kejati NTB?, senator wanita ini tidak menanggapinya. Ia hanya menyatakan tidak memiliki kapasitas apapun dalam proses penyelidikan itu.
“Yang jelas kunjungan ini adalah dalam rangka bagaimana BLK Poto Tano itu dapat berfungsi, utamanya dalam melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang operasionalnya agar benar-benar refresentatif. Dan ini sudah menjadi tugas saya sebagai anggota DPD asal Provinsi NTB untuk menyampaikan dan membicarakannya dengan Kementerian terkait. Mudah-mudahan hasil dari pembicaraan itu selanjutnya akan dapat terealisasi pada tahun 2017 mendatang,” tandasnya. (ktas)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 48
Taliwang - PT Nusantara Oriental Permai (PT NOP) dalam waktu dekat akan segera melakukan aktifitas investasinya di Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di Pulau Paserang kecamatan Poto Tano. Komitmen ini ditandai dengan telah dilakukannya peletakan batu pertama salah satu bangunan yang akan menjadi fasilitas pada kawasan wisata tersebut. Peletakan batu pertama… - 46
Belum beroperasinya hingga kini Balai Latihan Kerja (BLK) di Poto Tano, berdampak buruk bagi kemajuan sumber daya manusia (SDM) lokal Sumbawa Barat. Padahal BLK sangat penting untuk menunjang produktivitas pekerja, peningkatan keterampilan, serta kompetensi pekerja, sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini. Namun,… - 45
Taliwang, KOBAR - Langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan memberikan denda maksimal terhadap para pekerja asing yang terlambat melakukan pengurusan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) mendapat dukungan dari Fraksi Partai Amanan Nasional (F-PAN). F-PAN juga mengaku akan melakukan pengawasan terhadap mekanisme penarikan SKTT, sehingga tenaga kerja asing tidak… - 43
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pelatihan dan Produktivitas (Lattas) pada Kementerian Tenaga Kerja akhirnya resmi menghibahkan Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano ke Pemkab Sumbawa Barat. Penyerahan BLK itu dilakukan langsung Dirjen Lattas di ruang kerjanya, minggu lalu di Jakarta. "Benar, saya sendiri yang menerima penyerahan hibah… - 43
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerima kedatangan perwakilan kedutaan besar Polandia, termasuk telah menyampaikan beberapa hal terkait potensi perekonomian dan pertanian dalam arti luas, sebagai informasi awal dalam rangka rencana kerjasama. Kepala Bappeda KSB, Dr Ir H Amry Rakhman MSi, kepada media ini mengatakan, pertemuan yang dilaksanakan dalam… - 41
Taliwang, KOBAR - Rapat yang dilaksanakan Dewan Pengupahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) batal membahas tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang akan diberlakukan pada tahun 2015 mendatang. Sekretaris dewan pengupahan, H Abdul Hamid SPd, MPd yang dikonfirmasi media ini rabu 22/10 mengatakan, ada beberapa pertimbangan sehingga tidak bisa dilanjutkan pembahasan…
Komentar