Pembalakan Liar atau Illegal Logging adalah musuh bersama untuk disejajarkan dengan tindakan kriminal lain yang dapat mengancam orang banyak karena imbasnya. Pemberantasan penggundulan hutan yang tidak bertanggung jawab semestinya tidak hanya dilakukan sebatas pengamanan barang bukti kejahatan saja, namun lebih kepada kemantapan hati dan tekad dari pemegang kuasa untuk memberantasnya tidak setengah hati. Kita patut apresiasi, dengan upaya pemerintah yang menyita begitu banyak kayu hasil tindakan melanggar hukum tersebut. Namun, itu bukanlah prestasi yang perlu dibanggakan. Pekerjaan yang paling besar adalah langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengurangi kayu tak bertuan tersebut?. Kita perlu menyadari, dibalik derita pohon yang telah ditebang, tersisip harapan lain dari hasil penjualannya yang begitu menggiurkan siapapun juga. Proses mendapatkan keuntungan oleh negara dari menjualnya kembali perlu dikawal. Mengapa tidak, karena kemungkinan godaan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) bisa saja terjadi dalam proses penjualannya. Alhasil, Stop Illegal Logging!. **
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 55
Jika diibaratkan usia manusia, maka usia Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hari ini, sama dengan usia Anak Baru Gede (ABG). Di usia yang ke-15, seorang anak pada fase ini sedang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan status dewasa. Aneka cara dilakukan untuk bisa mendapatkan pengakuan sebagai manusia yang pantas dipercaya dan bisa… - 53
Taliwang, KOBAR - Aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sejalan pelaksanaan belanja modal daerah yang dialokasikan dalam APBD. Total aset daerah dari Rp 2,1 triliun pada tahun 2016 bertambah menjadi Rp 2,5 triliun pada tahun 2017. "Total aset itu mencakup tanah, bangunan, jalan, kontruksi,… - 52
Teka-teki siapa yang akan menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai terjawab. Pasalnya, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM mengakui telah mengantongi tiga nama calon Sekda untuk ditetapkan menjadi satu yang terbaik. Tiga nama tersebut adalah kandidat dengan rangking teratas hasil seleksi yang dilakukan… - 52
Selama ini sejumlah urusan yang semestinya dapat diselesaikan di kecamatan justru banyak diserahkan ke pemerintah kabupaten. Padahal Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah berlaku secara nasional sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 tahun 2010. Sebagai bentuk implementasinya, Bupati bahkan telah mengeluarkan tiga Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur sebagian… - 50
Gebrakan "Luar Biasa" pemerintahan baru Kabupaten Sumbawa Barat dengan akan menghapus dana Aspirasi DPRD setempat patut diacungi dua jempol. Meski pada akhirnya penghapusan dana itu akan membuat kalangan DPRD "Susah Tidur" dan menimbulkan reaksi beragam, tetapi kebijakan itu sudah sangat tepat, agar peruntukan anggaran daerah digunakan sesuai pada tempatnya, proporsional… - 50
Dana aspirasi anggota DPRD Sumbawa Barat kini menjadi perbincangan hangat setelah pemerintah setempat mengumumkan akan meniadakannya dan mengalihkannya ke program yang lebih bermanfaat sesuai visi misi Bupati. Perbincangan semakin menghangat ketika ternyata dana aspirasi tersebut merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif yang bahkan telah ditetapkan melalui Perda APBD tahun…
