“Meski 2 Orang Petinggi PT Brantas Dicokok KPK”
Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) patut tersenyum. Pasalnya, pembangunan lanjutan mega proyek Bendungan Bintang Bano kini siap dilanjutkan kembali melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 13 Desember 2015 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menunjuk PT Brantas Abipraya sebagai kontraktor pelaksana.
Namun, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu, kini terusik dengan peristiwa yang tidak sedap. Bagaimana tidak, dua petinggi PT Brantas dicokok oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik suap yang dilakukan manajemen perusahaan tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Bendungan Bintang Bano, Edy Wahyunan, dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, menegaskan, bahwa pihaknya menjamin pelaksanaan pembangunan proyek lanjutan Bendungan Bintang Bano akan berjalan lancar. Sebab untuk pembangunan Bendungan Bintang Bano, sudah ada manajemen tersendiri yang ditugaskan di KSB. Baik bidang keuangan, perlengkapan hingga administrasi.
“Kita tidak ada masalah dengan itu. Rencana kerja sudah tersusun. Saat ini, beberapa item pengerjaan sudah mulai dikerjakan. Yaitu, galian untuk area penampungan air bendungan,” beber Edy.
Namun di lain pihak, Ketua Forum Lintas Pemuda Peduli Sumbawa Barat (FLPPSB), Zulkarnaen, mengatakan, kejadian tersebut menjadi pukulan telak bagi manajemen PT Brantas kendati masih dalam indikasi. Mengingat, perusahaan tersebut masih memiliki proyek di KSB untuk 4 tahun kedepan.
“KPK dalam operasi tangkap tangan mencokok SWA, Direktur Keuangan PT Brantas dan DPA, senior manajer PT Brantas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kedua pejabat tersebut dipastikan memiliki peran penting dalam menyukseskan setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Brantas. Apalagi, sekelas Direktur keuangan dan senior manajer.
“Tentu, diprediksi berimbas pada pengerjaan Bintang Bano. Sementara, bendungan yang diproyeksi terbesar di NTB itu menelan anggaran miliaran rupiah. Sedangkan, direktur keuangannya tengah dalam pengawasan KPK untuk dimintai sejumlah keterangan terkait kasus yang membelitnya,” terangnya.
Zul membeberkan, saat ini masalah keuangan menjadi hal sangat krusial dalam menyukseskan pengerjaan proyek Bendungan Bintang Bano. Sejumlah item pekerjaan pun nantinya diprediksi akan ikut terganggu.
“Iya, contohnya pembayaran upah buruh, kontraktor serta pembiayaan pengadaan material pembangunan bendungan,” pungkasnya. (kjon)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 47
Amar Nurmansyah: Sistem Multi Years Hingga Tahun 2019 Taliwang, KOBAR - Pekerjaan lanjutan pembangunan Bendungan Bintang Bano bisa dipastikan akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Buktinya, proses lelang sudah dilaksanakan, tinggal menunggu penetapan pemenang oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selaku penanggung jawab anggaran pekerjaan lanjutan tersebut. Pekerjaan… - 42
Kendati 7 proyek raksasa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atau yang dikenal 7 mega proyek, bagi Pemkab Sumbawa Barat menjadi harga mati untuk dikerjakan hingga 7 tahun berjalan. Bahkan sempat kalangan legislatif mencerca habis-habisan payung hukum proyek raksasa itu. Namun, eksekutif tidak pernah bergeming. Alasannya, Pemkab yakin on the track… - 39
Proyek Pembangunan jaringan air bersih di Desa Rarak Ronges pasca dikerjakan tahun 2010 silam, hingga kini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Padahal, proyek yang konon dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tersebut dalam pembangunannya diperkirakan telah menelan anggaran hingga miliaran rupiah. Masyarakat di Desa itu hingga kini bahkan menanti manfaat… - 39
Taliwang, KOBAR - Proses konstruksi bendungan Bintang Bano ditargetkan akan tuntas tiga tahun kedepan. Meski demikian, Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I telah mulai mensosialisasikan rencana tindakan darurat terhadap potensi bencana atas kegagalan konstruksi bendungan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi, di Kantor Dinas… - 38
“Bangunan Mangkrak Sejak Tahun 2011” Brang Rea, KOBAR - Prihatin dengan kondisi proyek pembangunan ruang kelas di SMKN 1 Brang Rea yang sudah lama terbengkalai dan tak terurus. Salah seorang wakil rakyat dari wilayah tersebut mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui dinas terkait untuk segera merespon persoalan itu, dan jangan… - 38
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan akan membagikan secara merata proyek penunjukan langsung (PL) di lingkungan Pemerintah setempat kepada pengusaha dan kontraktor lokal. Ini dibuktikan dengan telah dibentuknya tim khusus untuk memonitoring dan mengevaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan beberapa program yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seperti di katakan Bupati…
Komentar