Taliwang, KOBAR – Pembangunan menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PTPLN) yang akan beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat pada sejumlah lokasi sejauh ini masih terkendala pembebasan lahan. Rata-rata pemilik lahan enggan melepas tanah mereka sesuai harga beli PTPLN.
Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumbawa Barat, M Endang Arianto SSos MM, tidak menyangkal, belum rampungnya pembangunan Menara Sutet tersebut karena masih terkendala masalah harga pembebasan lahan.
Menurutnya, jika pihak PTPLN sebelumnya berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mungkin proses pembebasan dan pembangunannya telah tuntas.
“Setelah ada masalah mereka baru berkoordinasi dengan kita (Pemerintah, red) meminta memfasilitasinya dengan pemilik lahan,” ungkapnya.
Sejauh ini lanjut Endang, masih ada sekitar 18 titik Menara Sutet yang belum dibebaskan lahannya. Tersebar di sejumlah lokasi meliputi, Desa Perjuk Kecamatan Taliwang, Desa Senayan Kecamatan Seteluk dan Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano.
Terhadap persoalan tersebut, Pemkab Sumbawa Barat berkomitmen akan membantu PTPLN menyelesaikannya.
“Kita telah sepakat untuk menyelesaikannya secara bersama-bersama, dengan harapan sarana pendukung utama operasional PLTU segera rampung,” terangnya.
Langkah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan pembebasan tanah tersebut dengan melibatkan warga pemilik lahan. Ruang mencapai kata sepakat masih terbuka lebar. Apalagi pembangunan Menara Sutet tersebut untuk mendukung kemajuan pembangunan daerah.
“Saya pikir ini masalah komunikasi saja. Masyarakat atau pemilik lahan tentu akan menerimanya jika disampaikan dengan cara yang benar,” ujarnya.
Perkembangan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Sumbawa Barat sejauh ini memang semakin meningkat, seiring geliat investasi yang juga meningkat. Apalagi, ketersediaannya masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. (ktas)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 54
Taliwang, KOBAR - Meski proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di desa Kertasari telah memasuki tahun ketiga. Ternyata hingga kini proyek yang dikerjakan oleh kontraktor asal Tiongkok tersebut belum juga pernah membayar pajak galian C kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Berdasarkan perkiraan perhitungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)… - 54
Taliwang, KOBAR - Meningkatnya frekwensi pemadaman listrik yang terjadi di Sumbawa Barat beberapa bulan terakhir, menjadi atensi khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat. Ketua Komisi III DPRD Sumbawa Barat, Dinata Putrawan ST, menyatakan, permasalahan peningkatan frekwensi mati listrik bukanlah sekedar permasalahan biasa. Mengingat, pemadaman listrik tidak terjadwal PLN… - 54
Krisis energi listrik di negara ini telah menjadi persoalan yang berlarut-larut dan tak juga tampak penyelesaian yang cepat dan tepat. Harus diakui bahwa Salah satu kelemahan infrastruktur yang paling menghambat pembangunan di daerah adalah krisis energi listrik. Meski pertumbuhan investasi digenjot, ujung-ujungnya para investor selalu mengeluhkan krisis pasokan listrik yang… - 53
Taliwang, KOBAR - Permintaan perwakilan Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) agar diberikan ijin lokasi pembangunan Jetty atau pelabuhan yang bakal menjadi pintu masuk pengangkutan material batu bara kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap bakal tidak direspon, karena pembangunan tambatan di perairan yang berfungsi untuk sandaran kapal tongkang… - 52
Taliwang, KOBAR - Jalur kabel transmisi milik Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di Kertasari akan melewati perkampungan dan perkebunan milik warga, sehingga akan menjadi kendala dalam penyelesaiannya, karena pemilik lahan minta ganti rugi sampai pada angka yang sangat besar. Informasi yang berkembang, nilai ganti rugi yang diminta pihak pemilik… - 51
Taliwang, KOBAR - Lima puluh lebih karyawan PT. Mirambi Energi datangi kantor PLN UPK Tambora Sumbawa Barat, mereka menuntut hak mereka dari pihak management perusahaan agar segera diselsaikan. Seperti tunggakan BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, upah lembur reguler serta Alat Pelindung Diri (APD). "Kami menuntut penunggakan yang selama ini tidak pernah…
