Toko Modern Dituding Matikan Usaha Kecil

Taliwang, KOBAR – Pertumbuhan Toko Modern di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sungguh tak bisa terbendung. Di beberapa titik strategis, sejumlah toko modern itu bahkan marak terbangun. Hal ini mengundang keprihatinan Forum Lintas Pemuda Peduli Sumbawa Barat (FLPPSB) yang menilai keberadaan toko Modern itu secara perlahan ingin menginvasi sektor perdagangan kecil di KSB.

Ketua FLPPSB, Zulkarnaen, menilai, keberadaan toko modern semakin mengancam pengusaha kecil di Sumbawa Barat. Sebab, tak sedikit toko modern itu ditengarai ingin mematikan pasar tradisional karena letaknya berhimpitan. Pasar tradisional pun jadi sepi karena keberadaannya.

“Hadirnya toko modern seakan ingin mengambil alih perdagangan pertokoan di Sumbawa Barat. Sementara masyarakat kita sejauh ini belum memiliki kemampuan apapun untuk melawan keberadaan mereka,” terangnya.

Menurutnya, umumnya para pedagang lokal mempertanyakan soal aturan pendirian toko Modern di daerah ini, mereka menganggap keberadaannya telah merajalela. Pedagang tradisional, khususnya kios kecil, mengeluh dari hari ke hari, dan semakin terancam dari sisi omset dan volume penjualannya karena keberadaan toko Modern itu.

“Dampaknya luar biasa sekali dari sisi omset, kalau dahulu mereka mengaku bisa belanja barang dagangan 3 kali seminggu, sekarang satu kalipun belum tentu,” katanya.

Selain itu, umumnya para pedagang kecil  semakin resah dengan dibolehkannya beberapa unit toko Modern berdiri di satu wilayah. Padahal, kata dia, hal ini sangat berdampak negatif bagi kios kecil yang juga sama ingin mencari penghasilan.

Untuk itu ia mengusulkan, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dibolehkannya koperasi masyarakat  di berbagai wilayah memiliki saham 5 – 10 % dalam setiap pendirian toko Modern tersebut. Hal ini akan sedikit membantu tertekannya pelaku usaha kecil dari menjamurnya toko Modern di banyak tempat.

“Kalaupun ingin tetap mendatangkan investor, batasi jumlahnya. Jangan sampai menyerang semua sudut. Kasihan pedagang kecil yang juga sama ingin mencari penghidupan,” tukasnya.

Seperti diketahui, selama ini aturan pendirian toko modern, diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda) masing-masing. Sementara pemerintah pusat hanya menyiapkan dasar acuannya, seperti yang tertuang dalam Permendag No 53 tahun 2008, mengenai pedoman, penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, juga Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2007 mengenai pasar modern. (kjon)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com