Taliwang, KOBAR – Pemerintah Pusat di tahun 2017 mendatang dikabarkan akan kembali menggulirkan program proyek operasi nasional agraria (Prona) untuk seluruh wilayah di Indonesia. Namun, untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kuota Prona hanya diberikan sebanyak 1.750 persil atau bidang saja.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat, Ir Jaka Purnomo, membenarkan kuota Prona Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki 8 wilayah Kecamatan untuk tahun 2017 mendatang mengalami penurunan signifikan.
“Ya, kuota Prona yang diberikan berkurang sebanyak 4.650 persil dari kuota tahun 2016 sebanyak 6.400 persil. Artinya, tahun 2017 mendatang jatah yang diberikan hanya sebanyak 1.750 persil saja,” ungkapnya.
Dijelaskannya, jumlah kuota tersebut ditetapkan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) NTB. Sementara pengurangannya sendiri diberlakukan untuk semua Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB.
‘’Kita sudah berupaya meminta tambahan, tapi Kanwil hanya menjatahkannya segitu,” timpalnya.
Akibat dari pengurangan itu, kata Jaka, secara otomatis berpengaruh terhadap kuota Prona yang akan diberikan ke masing-masing kecamatan. Pihaknya tentu akan mengutamakan yang lebih dulu mengajukan dan syarat-syaratnya dinyatakan lengkap.
“Yang mendata sekaligus yang merekomendasikan warga masyarakat penerima program Prona tersebut pihak kelurahan/desa. Syarat yang harus dilengkapi adalah SPPT, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga (KK) dan fotokopi girik,” terangnya.
Selain itu, pengurangan kuota Prona sertifikat tanah tahun 2017 mendatang, berimplikasi terhadap target sertifikat tanah milik masyarakat yang sebelumnya ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) sekitar 70.000 bidang tanah. Kondisi ini bahkan berbading terbalik dengan tingginya animo masyarakat yang ingin membuat sertifikat ini. Apalagi sudah banyak masyarakat yang memahami tentang arti pentingnya kepemilikan sertifikat tersebut, utamanya untuk mendapatkan modal kegiatan usaha.
“Sertifikat tanah dapat dijadikan jaminan di bank untuk mendapatkan modal usaha,” imbuhnya.
Berdasarkan data terakhir BPN Sumbawa Barat tahun 2016 ini, tanah milik masyarakat Sumbawa Barat yang telah bersertifikat baru mencapai sekitar 50 persen dari total luas bidang tanah milik sekitar 70.000 lebih bidang tanah.
“Kami banyak menerima usulan pembuatan sertifikat tanah tahun 2017 mendatang. Tetapi, dengan kuota yang ditetapkan itu, mungkin semua usulan penerbitan sertifikat tidak bisa direalisasikan 100 persen,’’ katanya.
Menurutnya, pihaknya bisa saja merealisasikan target atau usulan penerbitan sertifikat bahkan melebihi kuota yang ditetapkan tersebut apabila Pemerintah Daerah (Pemda) menyiapkan penganggarannya melalui program Proyek Agraria Daerah (Proda). Alokasi anggaran per sertifikat disesuaikan dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 400.000 per sertifikat.
“Kalau memang Pemerintah daerah memiliki keinginan untuk menyelesaikan target itu, Proda adalah solusinya. Kita siap membantu dan menyukseskannya,” demikian Jaka. (ktas)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 61
Taliwang, KOBAR - Merebaknya kasus pungutan liar (Pungli) selama proses penyelesaian Program Nasional Agraria (PRONA) 2016 di beberapa daerah di Indonesia, menjadi catatan penting pihak terkait. Kasus yang selama ini terjadi, menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Mengingat, sertifikasi lahan untuk masyarakat ini, sering dijadikan lahan basah bagi oknum kepala Desa dan… - 61
Taliwang, KOBAR - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat melaporkan, bahwa masih banyak warga Sumbawa Barat yang lahannya masih belum memiliki sertifikat. Hingga saat ini, baru sekitar 33.000 bidang lahan saja yang sudah disertifikatkan. Itupun setelah Badan Pertanahan Negara (BPN) meluncurkan Proyek Nasional Agraria (PRONA) dalam beberapa tahun terakhir ini. "Benar,… - 55
Taliwang, KOBAR - Jumlah kebutuhan pupuk yang tertuang dalam Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar 6.203 ton untuk pupuk jenis urea, sementara kouta yang ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nomor 521.34-803 tidak sesuai atau hanya 5.800 ton. Namun jumlah yang ditetapkan Gubernur NTB itu lebih banyak… - 47
Taliwang, KOBAR - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KSB didesak untuk dievaluasi. Permintaan tersebut diutarakan wakil ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Muhammad Hatta, menyusul dalam beberapa waktu terakhir banyak keluhan terkait proses pelayanan yang selama ini telah disajikan fasilitas kesehatan milik pemerintah itu. “RSUD ini kan baru… - 47
Taliwang, KOBAR - Diluncurkannya kartu Pra-Kerja oleh Presiden Joko Widodo merupakan angin segar bagi para Pencari Kerja (Pencaker) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi covid-19. Namun pendaftaran yang dibuka 2 jalur, membuat para pencaker kebingungan. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi beberapa pencari kerja yang telah… - 46
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun anggaran 2015 memberikan suntikan dana sebesar Rp 4,6 miliar untuk menambah perlengkapan Alat Kesehatan (Alkes) yang akan diperuntukkan di Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Direktur RSUD KSB, dr Hj Dwidia Mertasari mengatakan, anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu akan…
Komentar