Sekolah Dilarang Pungut Iuran

Taliwang, KOBAR – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Sumbawa Barat memastikan akan mengawasi secara ketat kebijakan yang diterapkan sekolah di semua tingkatan satuan pendidikan. Utamanya pengawasan yang berkaitan dengan kebijakan sekolah maupun komite dalam hal penarikan iuran dari wali murid maupun peserta didik.

Sekretaris Dikpora, Drs Tajuddin MM, mengungkapkan, Pemerintah Daerah (Pemda) tegas melarang pihak sekolah menarik iuran dalam bentuk apapun. Larangan itu bahkan diperkuat  dengan telah diterbitkannya Surat Edaran (SE) Bupati sekitar awal bulan Desember 2016 lalu.

“Dalam SE itu,  setiap sekolah dilarang menarik sejumlah uang atau iuran sekolah dalam bentuk apapun, sebelum ada persetujuan dari Bupati,” ungkapnya.

Berdasarkan surat edaran itu tambahnya, sebelum menarik iuran dari wali murid maupun peserta didik, sekolah bersangkutan terlebih dahulu harus melaporkan atau mengajukan persetujuan pengunaannya ke Bupati melalui dinas teknis.

“Dalam laporan itu pihak sekolah harus menjelaskannya secara rinci. Namun, apapun dalihnya, pungutan di sekolah itu tidak dibenarkan. Kalau praktiknya masih ada, maka itu sama halnya dengan Pungutan Liar (Pungli),” timpalnya.

Disebutkannya, pasca surat edaran itu diterbitkan, setidaknya ada sekitar empat sekolah yang mengajukan surat permohonan  mengalang partisipasi penarik iuran dari peserta didik. Namun hingga kini surat pengajuan tersebut belum ditindaklanjuti karena pihak sekolah bersangkutan tidak menjelaskan rencana pengunaannya.

“Belum ditindaklanjuti. Apalagi kegunaan dan tujuan iuran itu ditarik tidak dijelaskan secara rinci,” bebernya.

Jadi, tidak ada alasan bagi pihak sekolah untuk tidak mengetahui adanya surat edaran tersebut. Karena menurutnya, setelah SE itu diterbitkan, pihaknya langsung menyebarluaskannya ke semua sekolah. Termasuk pada setiap kesempatan  rapat dan pertemuan sudah kerap disampaikan ke kalangan pendidik maupun kepala sekolah.

“Karena itulah, bila di lapangan ternyata masih ada tarikan kepada siswa, maka pihak sekolah bersangkutan sama halnya melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sanksi tegas tentu akan kita berikan,” tegasnya.

Disinggung nengenai implementasi SE tersebut di tingkat sekolah, Tajuddin mengaku, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pihaknya, belum ditemukan adanya sekolah yang  melanggar. Meski begitu, jika ada masyarakat yang menemukan adanya hal tersebut, diminta untuk segera melaporkannya.

“Masyarakat kami minta untuk turut mengawasi. Jika menemukannya segera laporkan dan akan kami tindaklanjuti. Sekolah yang bersangkutan juga kami pastikan akan ditindak tegas, sesuai aturan yang berlaku,” demikian Tajuddin. (ktas)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com