Bupati Haramkan Segala Bentuk Pungutan Liar di Sekolah

“Terutama Saat Penerimaan Siswa Baru”

Taliwang, KOBAR – Memasuki tahun ajaran baru, penerimaan siswa baru mulai dilakukan dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP/MTs dan tingkat SMA/MA/SMK. Dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) itu, Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, berpesan agar jangan ada pungutan macam-macam, sehingga tidak memberatkan masyarakat.

“Saat proses PPDB berlangsung jangan mengeluarkan syarat yang susah dan pungutan di luar ketentuan. Syarat-syarat yang dikeluarkan sekolah harus mudah dan jangan ada pungutan yang aneh-aneh,” tegas Bupati.

Bupati meminta seluruh sekolah yang ada  tidak mengambil kesempatan dengan meminta biaya masuk yang memberatkan masyarakat. Dia menginginkan sekolah bisa meminta biaya yang wajib saja. Sehingga kesempatan anak-anak untuk bisa bersekolah layak dan mendapatkan peningkatan pendidikan lebih besar.

“Kalau terlalu besar, maka masyarakat tidak akan mampu menyekolahkan anaknya. Kita minta seluruh sekolah dapat memahami itu,” tukasnya.

Pemerintah daerah tambah Bupati,  tidak pernah melegalkan pihak sekolah untuk melakukan pungli. Apalagi semua sekolah telah menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun dana bantuan pendidikan lainnya yang salah satu tujuan diberikan dana itu untuk pembebasan pungutan bagi seluruh peserta didik  terhadap biaya operasional sekolah.

“Jadi, apabila masih ada sekolah yang melakukan pungutan liar maka sekolah tersebut perlu dipertanyakan dan harus dievaluasi. Kalaupun pihak sekolah akan melakukan pungutan maka harus ada pemberitahuan terlebih dahulu,” cetusnya.

Sementara itu, untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sumbawa Barat telah diperintahkan untuk mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan PPDB ini.

“Peran Tim Pengawas yang sudah terbentuk diperkuat untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang di sekolah. Kita juga telah membuat surat penegasan kepada pihak-pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan dalam PPDB ini. Ketika hal ini masih saja dilanggar, tentu akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang ditetapkan,” timpalnya.

Sebenarnya, mekanisme yang diperbolehkan dalam melakukan  pungutan ini hanya bisa diusulkan oleh komite sekolah setelah mendapat persetujuan dari Bupati, bukan pihak sekolah. Sekolah sifatnya hanya menyampaikan apapun permasalahan yang dihadapi kepada komite untuk segera ditindak lanjuti.

“Sekolah tidak boleh menetapkan pungutan atau menjadi eksekutor sebelum lebih dulu ditetapkan  untuk kemudian  mendapat persetujuan dari Bupati,” tandasnya.

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Asisten Bidang Laporan, Sahabuddin, saat dikonfirmasi melalui selularnya menyebutkan, berdasarkan berbagai temuan yang dirangkum pihaknya pada setiap tahun proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu diwarnai berbagai persoalan termasuk pungli dengan modus beragam. Persoalan-persoalan tersebut diawali dengan tidak konsistennya pemerintah daerah di NTB mengawal pelaksanaan petunjuk teknis (juknis) terkait PPDB ini.

Pelanggaran terhadap juknis PPDB berakibat terjadinya beberapa persoalan pelik di sektor pendidikan, antara lain membludaknya peserta didik baru dengan jumlah yang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam juknis. Hal ini berdampak membengkaknya rombongan belajar (rombel) di banyak sekolah, yang pada akhirnya sangat mengganggu proses belajar.

“Dari catatan yang kami miliki, rata-rata pelanggaran juknis berkaitan dengan pembengkakan rombongan belajar antara 40 persen hingga 150 persen dari jumlah rombongan belajar yang telah ditetapkan dalam juknis,” bebernya.

Akibat dari membengkaknya rombongan belajar tersebut lanjutnya berdampak pada bertambahnya ruang belajar dan bermunculannya praktik pungutan pada peserta didik baru. Praktek pungutan yang tidak sesuai aturan tersebut atau liar dalam praktiknya terjadi dalam dua bentuk. Pertama saat pendaftaran ulang, dan modus kedua terjadi setelah peserta didik baru telah diterima. Padahal sudah sangat jelas, sejumlah peraturan secara tegas melarang adanya pungutan dalam bentuk apapun dalam proses pendaftaran PPDB, pendaftaran ulang peserta didik baru, maupun setelah diterima. Karena setiap bentuk pungutan harus ada dasar hukumnya.

“Jadi, pemerintah Kota maupun Kabupaten di NTB diharapkan bisa memastikan tidak adanya praktik pungutan liar dalam proses pelaksanaan PPDB ini. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mulai dari secara tegas melaksanakan juknis soal kuota rombongan belajar yang telah ditetapkan pada setiap sekolah,” pungkasnya. (ktas)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com