Taliwang, KOBAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan sistem e-planning, e-budgeting dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk meminimalisir potensi korupsi. Aplikasi elektronik dibuat untuk mempermudah dan mendukung transparansi penyusunan rencana program daerah agar efisien, efektif, terpetakan, akurat dan sekaligus agar semua pihak bisa mengevaluasinya.
“Sekarang semuanya sudah elektronik, tidak ada lagi sistem manual,” ujar Tribudi, Koordinator Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Wilayah NTB, seusai berkoordinasi tentang rencana aksi pencegahan korupsi (Renaksi) bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, baru-baru ini.
Menurutnya, pemberlakuan sistem elektronik sudah dilakukan di beberapa kabupaten/kota yang berada dibawah pengawasan KPK, sehingga memudahkan KPK untuk mengawasi anggaran daerah.
“Ini adalah salah satu bentuk dari fungsi kami sebagai KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Tujuannya agar kinerja instansi di tubuh pemerintahan lebih transparan,” katanya.
Pihaknya, tambah dia, hadir sebagai langkah awal mengkoordinasi dan memantau upaya pencegahan dan perbaikan sehingga diharapkan akan meningkatkan komitmen antikorupsi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya.
“KPK tidak hanya melakukan penindakan, tapi upaya pencegahan juga menjadi isu penting dalam pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Ia berharap koordinasi Renaksi yang digelar di Sumbawa Barat dan daerah lainnya bisa memberikan dampak perubahan yang lebih baik ke depan, terutama dalam mencegah dan meminimalkan terjadinya korupsi.
“Khusus Sumbawa Barat, inovasinya sudah cukup baik, tinggal didorong untuk terus ditingkatkan, utamanya yang berkaitan dengan sistem elektronik tadi,” pungkasnya. (ktas)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 52
Sumbawa, KOBAR - Mungkin banyak orang yang telah akrab dengan nama Pulau Panjang, karena sering disebut oleh BMKG sebagai episentrum gempa di Pulau Sumbawa. Tapi tidak banyak orang yang tahu jika pulau kecil yang terletak di Selat Alas ini adalah Kawasan Suaka Alam di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa… - 50
Taliwang - Pemkab Sumbawa Barat tetap konsisten melarang dumping tailing PT Newmont Nusa Tenggara di Teluk Senunu berdasarkan SK Bupati Nomor 148 A Tahun 2011. “Selama SK tersebut belum dicabut, maka SK itu sah dan berlaku bagi PT Newmont Nusa Tenggara. Sikap ini adalah penegasan terhadap penilaian beberapa kalangan yang menilai… - 48
Taliwang, KOBAR - Tiga serikat pekerja, baik Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Pekerja Tambang Samawa (SPAT) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), sepakat menyuarakan agar tidak hanya karyawan saja yang mendapatkan kompensasi dari hasil akuisisi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) ke PT Amman Mineral Internasional (PTAMI). Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)… - 46
Taliwang, KOBAR - Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mendorong percepatan realisasi pembayaran deviden kepemilikan saham pemerintah di PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB). Sebagaimana diketahui, dalam 3 tahun terakhir perusahaan patungan pemerintah tiga daerah (NTB, KSB dan KS) untuk pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) tak kunjung menyetor… - 45
Taliwang, KOBAR - Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah mengupayakan pencairan dana program Upaya Khusus (Upsus) dalam rangka peningkatan produksi tanaman kedelai di bulan April mendatang. Saat ini untuk kegiatan program tersebut, sekitar 250 Kelompok Tani (Poktan) khusus tanaman kedelai telah memiliki rekening yang akan digunakan… - 45
Taliwang, KOBAR - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa Barat, Divisi Hukum, Aliatullah SH, mengingatkan kepada seluruh perusahaan media massa, cetak dan elektronik, agar menyiarkan pemberitaan tentang pemilihan umum dengan bijak, khususnya tentang Pilkada Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu yang ditekankan Alia adalah netralitas media terhadap seluruh pasangan calon…
