Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa keberhasilan pencegahan suap, gratifikasi, maupun perilaku korupsi di semua instansi perlu dukungan semua pihak. Salah satu dari sejumlah upaya pencegahan gratifikasi dan korupsi adalah dengan memberlakukan aplikasi elektronik berbasis online pada semua layanan publik mulai dari musrenbang, perencanaan anggaran, pelaksanaan, sampai pertanggung jawabannya. Ada beberapa jenis korupsi yang bisa merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan. Sementara adapun gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sehingga untuk mencegah gratifikasi perlu komitmen dan integritas semua pihak. Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, menegaskan, gratifikasi apapun bentuknya dan berapa pun jumlahnya tetap tidak diperbolehkan. Gratifikasi merupakan segala bentuk pemberian yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) karena ada saling ketergantungan/kebutuhan karena jabatan yang dimiliki. Gratifikasi juga terjadi karena rasa terimakasih atas jasa yang diberikan ASN/Pegawai. Meski dalam konsep Islam pemberian dan menerima rasa belas kasih atau karena jasa itu halal, namun dalam konsep bernegara haram hukumnya apalagi lebih dari Rp 1 juta. Sanksi hukum kepada ASN yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya itu, adalah pidana maksimal seumur hidup atau penjara 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun, dengan pidana denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 pasal 12 huruf b. **
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 59
Wakil Bupati: Jauhi Suap, Tolak Gratifikasi Taliwang, KOBAR - Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah musuh bangsa ini, namun masih banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tidak menyadari telah melakukan hal itu, seperti menerima gratifikasi. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 60 Tahun 2017 tentang… - 50
Taliwang, KOBAR - Wakil Bupati, Fud Syaifuddin ST, menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menyeimbangkan antara kewajiban dengan haknya. ASN tidak boleh keberatan, apalagi menolak kebijakan kepala daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati, saat membuka sosialisasi Ketaspenan Program THT, Pensiun, JKK dan JKM serta produk Taspen Save bagi ASN… - 46
“Penerima Akan Diumumkan Terbuka” Taliwang, KOBAR - Selain berkoordinasi tentang rencana aksi pencegahan korupsi (Renaksi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui koordinator supervisi Wilayah NTB meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk waspada terhadap pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos) yang dinilai sebagai area rawan korupsi. "Ya, KPK juga meminta agar kita… - 43
Wakil Bupati: Yang Tidak Melapor Tidak Akan Dipromosi Taliwang, KOBAR - Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab setempat agar dapat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta tidak mengabaikan Pengisian LHKPN. Hal itu dikatakannya, mengingat tingkat kesadaran pejabat dalam menyerahkan… - 41
Taliwang, KOBAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar turun ke daerah. Kali ini yang disambangi lembaga anti rasuah itu yakni Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Namun jangan terlalu jauh berasumsi, kedatangan KPK ini bukan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pejabat setempat. Melainkan berkoordinasi terkait rencana aksi pencegahan korupsi (Renaksi). Sekretaris… - 40
Taliwang, KOBAR - Kawasan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi incaran bagi investor yang menggunakan Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk berinvestasi. Minat itu harus direspon baik oleh pemerintah, agar terjadi percepatan pembangunan di Bumi Pariri Lema Bariri. Lirikan para pemilik modal itu sendiri harus ada langkah antisipatif…
