Mataram, KOBAR – Badan Pusat Statistik (BPS) mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atas keberhasilannya menekan angka kemiskinan. Meski begitu, BPS tidak mau dibenturkan dengan hasil itu, mengingat pendataan angka kemiskinan yang dilaksanakan pihaknya 2 (dua) jenis; data kemiskinan makro, yang dihitung setiap tahun dan merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), serta data penduduk penerima bantuan pemerintah, yang terakhir di-update tahun 2015 lalu melalui program Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT) 2015.
“Jadi, data SUSENAS dan Basis Data Terpadu/PPLS terkait angka kemiskinan, pada dasarnya memang berbeda. Masing-masing data tersebut bahkan diperoleh dengan metode yang berbeda untuk tujuan penggunaan yang juga berlainan satu sama lain,” ungkap Humas BPS Provinsi NTB, Yudistira, saat dikonfirmasi koran ini melalui selularnya, kemarin.
Dijelaskannya, data SUSENAS termasuk dalam kelompok data makro yang diperoleh melalui pendekatan survei terhadap sampel. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu perkiraan tentang tingkat kemiskinan berdasarkan ukuran garis kemiskinan.
“Sedangkan Basis Data Terpadu masuk dalam kelompok data mikro yang diperoleh melalui pendekatan sensus. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data jumlah penduduk dengan pemeringkatan kesejahteraan dalam desil 1 sampai dengan 4 hingga kemudian menetapkan angka kemiskinan Sumbawa Barat sebanyak 14 ribu rumah tangga. Data ini selanjutnya digunakan sebagai rujukan dalam penetapan sasaran karena dapat mengidentifikasikan data nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal (by name by address),” jelasnya.
Kata dia, tujuan Pemkab Sumbawa Barat melakukan verifikasi hingga memvalidasi angka kemiskinan itu pada prinsipnya untuk penyempurnaan data penerima bantuan pemerintah yang di-update melalui program PBDT 2015.
“Jadi PBDT 2015 adalah program updating data penerima bantuan pemerintah yang terakhir diselenggarakan tahun 2011. Data itu seharusnya di-update per 3 tahun yang berarti tahun 2014. Namun karena pada tahun itu ada pelaksanan Pilpres, maka updating dimundurkan setahun,” terangnya.
Pihaknya, lanjut dia, tidak akan mengupdate lagi data penurunan kemiskinan yang telah divalidasi Pemkab Sumbawa Barat. Ini karena proses updating yang dimulai dengan mencetak seluruh rumahtangga sudah terdata melalui pendataan tahun 2011. Print-out yang dinamakan prelist PBDT 2015 tersebut lalu dibahas pada Forum Konsultasi Publik (FKP), yaitu Pertemuan antara masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan dan difasilitasi oleh pendamping independen (fasilitator) untuk memutakhirkan informasi daftar awal dan menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam Basis Data Terpadu. FKP dilakukan di tingkat desa/kelurahan, namun untuk wilayah padat penduduk dilakukan pada tingkat dusun/RW.
FKP bertujuan memperbaiki informasi prelist PBDT, menandai inclusion error (rumahtangga yang tidak layak dapat bantuan), dan mengusulkan rumah tangga tambahan. Setelah FKP memutakhirkan prelist PBDT, BPS kemudian melakukan pencacahan di tingkat rumah tangga lalu diberikan pada fasilitator per desa.
“Setelah BPS melaksanakan pendataan, seluruh database diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K kemudian menyerahkan kembali kepada Kemensos untuk intervensi programnya. Jadi yang menjadi catatan di sini, sebenarnya data PBDT adalah database 40% penduduk di suatu wilayah yg akan mendapat intervensi program-program sosial pemerintah pusat, seperti Rastra (dulu raskin), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Beasiswa untuk warga miskin dan lain sebagainya,” pungkasnya. (ktas)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 45
Taliwang, KOBARKSB.com - Telepon genggam saat ini bukanlah sesuatu yang sulit didapati. Barang ini sudah menjadi kebutuhan pokok manusia masa kini, dan bahkan mayoritas penduduk planet bumi bergantung pada perangkat elektronik ini. Tapi siapa sangka, bahwa 90 persen Penduduk Sumbawa Barat memiliki telepon genggam. Hal itu diketahui dari hasil Survei… - 41
Taliwang, KOBAR - Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk tahun anggaran 2019 mendatang, dilaporkan telah direncanakan dan disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penganggaran dan perencanaan (SIRA). Hal itu dilakukan untuk mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, konsisten,… - 40
Orang banyak mengira kalau Sumba itu adalah Sumbawa, padahal kan beda daerah. Tulisannya saja sudah beda apalagi tempatnya. Sumbawa berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau ini dibatasi oleh Selat Alas di sebelah barat (memisahkan dengan Pulau Lombok). Umumnya orang yang sudah bosan ke Bali biasanya mengunjungi Pulau Lombok,… - 39
Taliwang, KOBAR - Untuk memenuhi kebutuhan data pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akan dilaksanakan Desember mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) masih terus memperbaharui Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Kepala Disdukcapil KSB, Drs Alwi, mengatakan, sebelumnya untuk kebutuhan Pilkada, pihaknya telah menyerahkan data DP4 ke Kementerian… - 38
Taliwang - Pembenahan sebanyak 3.883 rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa Barat akan dilaksanakan bulan juni mendatang. Program kerjasama tri partite antara Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan PT Newmont Nusa Tenggara saat ini masih dalam tahap verifikasi data di Kementerian Perumahan Rakyat. “Program ini merupakan… - 37
Taliwang, KOBAR - Sejumlah kebijakan telah digulirkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam menekan angka kemiskinan dan mengatasi gejolak terjadinya inflasi. Namun kebijakan yang digulirkan setiap tahun anggaran itu ternyata belum mampu mengatasi masalah kemiskinan. Bahkan angka kemiskinan di bumi pariri lema bariri cenderung meningkat. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan…
Komentar