Taliwang, KOBAR – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, kembali mengingatkan seluruh Kepala Desa, agar lebih transparan dalam menyampaikan informasi pembangunan dan pengelolaan anggaran desa. Pasalnya, selama ini pemerintah desa cenderung tertutup dalam menyampaikan informasi pembangunan dan penggunaan anggaran desa yang bersumber dari APBN dan APBD.
“Pemerintahan Desa harus dapat terbuka dan transparan dalam mengelola dana desa. Bila perlu, setiap item kegiatan pembangunan desa disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat umum,” tegasnya.
Keterbukaan informasi dan transparansi penggunaan dan pengelolaan anggaran desa, tambah Wabup, dapat mencegah potensi terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran desa.
“Keterbukaan informasi ini bahkan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik,” imbuhnya.
Terkait dengan keterbukaan informasi publik, khususnya informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah (Pemda), selama ini telah dipublikasikan secara terbuka dan disampaikan seluas-luasnya ke publik melalui berbagai media. Segala informasi tentang pembangunan daerah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
Tidak hanya melalui media, melainkan pemerintah menyampaikan informasi itu secara langsung melalui forum yasinan yang diselenggarakan setiap malam Jum’at.
“Pemerintah juga rutin turun langsung menyerap aspirasi dan bertatap muka dengan warga masyarakat. Dan itu merupakan bentuk keterbukaan pemerintah,” katanya.
Secara spesifik, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi bagi badan-badan publik selama ini telah diatur oleh UU Nomor 14/2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mengacu pada UU KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD.
“Jika keterbukaan informasi yang diatur oleh UU Desa masih bersifat umum, UU KIP telah mengatur secara detail tentang mekanisme atau cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi,” demikian Fud Syaifuddin ST. (ktas)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 47
Taliwang, KOBAR - Alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di tahun 2015 sebesar Rp 16,65 miliar. Dana itu akan dibagi kepada 57 Desa dengan sistem pembagian yang telah diatur dalam Petunjuk Tekhnis (Juknisnya), bahkan semua desa sudah mengetahui berapa dana yang akan diterima, termasuk mengetahui bahwa… - 47
Taliwang, KOBAR - Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, menegaskan bahwa pemerintahan di berbagai level termasuk Kepala Desa (Kades) agar benar-benar dapat mempertanggungjawabkan jabatan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Jabatan yang melekat harus dilandasi komitmen dan motivasi pengabdian untuk membangun, bukan untuk memperkaya diri sendiri. "Artinya, dalam pelaksanaan pembangunan di… - 45
Taliwang, KOBAR – Tujuan Pemerintah menggelontorkan dana desa hingga mencapai Rp 2 Miliar per desa adalah agar pembangunan di NKRI dimulai dari desa. Diharapkan juga agar tata cara pembangunan di desa dapat meniru sistem yang telah berhasil dilakukan oleh Korea Selatan, dengan gerakan Saemaul Undong (Desa Membangun). Yang mana dalam delapan tahun,… - 41
“Rp 16,10 Miliar Untuk 64 Desa” Taliwang, KOBAR - Penyaluran anggaran Dana Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terhitung tinggi. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) setempat, dari Rp 16,10 miliar yang dialokasikan pusat kepada 64 desa, sekitar 40 persennya saat ini sudah mengalir ke kas desa. “Kalau… - 37
"Undova Dilibatkan Dalam Seleksi Bakal Calon Kades" Taliwang, KOBAR - Karena terbentur Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 84 Tahun 2018, tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 3 Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 20 Oktober mendatang, ditangani secara khusus. Ketiga Desa tersebut memiliki… - 36
Taliwang, KOBAR - Besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa, mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST. Dirinya meminta kepala desa dalam pengelola anggaran Desa untuk dapat berhati-hati serta tidak gebabah dalam menentukan arah anggaran dan menyajikan pelaporannya. “Jangan sampai sepeser rupiah pun luput dari…
